Kepala BNPB Willem Rampangilei bertemu Wagub Jabar Dedi Mizwar di lokasi bencana banjir bandang Garut, Rabu (21/9). by BNPB
GARUT – Pascabencana banjir bandang dan longsor di Kab Garut, Senin (20/9) lalu, pemerintah daerah setempat masih terus mengkaji kelayakan lokasi bencana sebagai pemukiman kembali warga terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB ) Willem Rampangilei merekomendasikan lokasi tersebut dapat digunakan sebagai ruang publik berupa taman terbuka.
“Jangan digunakan untuk permukiman karena daerah yang bekas diterjang banjir bandang daerah bahaya tinggi dari banjir,” saran Willem pada rapat koordinasi Pos Komando Tanggap Darurat Banjir Bandang di Korem 0611/Garut, Senin (26/9/16) malam.
Saat kolonial Belanda pada tahun 1921, tutur Willem, daerah Garut juga pernah terendam banjir besar. Daerah bantaran sungai atau sempadan sungai adalah daerah kekuasaan sungai yang suatu saat pasti banjir. “Untuk itu peruntukannya non permukiman agar saat banjir, tidak menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.
Namun, permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah setempat mencari lokasi yang tersedia dan aman untuk relokasi warga.
Korban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal telah ditampung sementara di rumah susun (rusun) yang disediakan Pemkab Garut. “Saat ini telah disediakan rusun dengan kapasitas 98 KK,” kata Willem.
Ia menyarankan pula sebaiknya kantor-kantor pemerintah yang tidak digunakan, bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara. “Tidak menggunakan tenda sebagai tempat pengungsian dalam jangka panjang,” tukasnya.
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir Garut masih melakukan pendataan pengungsi berdasarkan nama dan alamat, serta validasi jumlah pengungsi dan kerusakan rumah serta infrastruktur.vSementara itu, berdasarkan Pos Komando, data korban meninggal berjumlah 34 jiwa dan hilang 19 jiwa. Pengungsi berjumlah 1.326 jiwa.
