BANDUNG – Tahun ini adalah keenam kalinya LKPD Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK RI. Aher pun membeberkan kunci pemerintahannya mendapat WTP ini. Kata Aher, salah satu hal yang jadi hambatan untuk WTP adalah aset. Tahun 2009, Pemprov Jabar pun membuat tim khusus penataan aset. Pada tahun berikutnya penataan aset milik Pemprov Jabar pun semakin baik.
“Yang kedua, kita waktu itu dianjurkan oleh BPK untuk mengadakan SDM keuangan, SDM akuntansi. Ternyata ketika lihat di berbagai OPD itu ada yang tidak ada (SDM akuntansinya). Dan saya merasa bahwa orang yang jujur saja tanpa ilmu akuntansi sulit melaporkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu jujur dan perlu ilmu akuntansi, baru laporan keuangannya bisa dibaca dengan benar,” papar Aher.
Kesempatan tersebut digunakan Aher untuk mengajukan perekrutan tenaga ahli akuntansi. Pemprov Jabar mengajukan kepada pemerintah pusat sekitar 80 tenaga akuntan dari 160 formasi pegawai yang akan dijadikan PNS. Alhasil, pemerintah pusat hanya mengabulkan 38 orang akuntan.
“Ke-80 akuntan itu sesuatu banget. Karena ketika kita sebar ke masing-masing OPD, punya tugas khusus untuk melaporkan keuangan. Dan semenjak itu laporan keuangan berjalan lebih baik,” tutur Aher.
Aher juga menekankan Pemprov Jabar mendapatkan WTP enam kali berturut-turut tanpa embel-embel apapun. Hal ini terkait BPK yang saat ini tengah mendapat sorotan karena salah satu pegawainya tertangkap KPK.
“Santai aja kita, ngga ada masalah apa-apa. Ngga perlu bela diri atau apapun. Pokoknya Jawa Barat tanpa basa-basi, tanpa embel-embel, tanpa apa-apa, enam kali berturut-turut WTP. Titik!” pungkasnya.
