BANDUNG – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur dari status ASN-nya. Surat pengunduran dirinya harus sudah ada sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.
Sesuai Ketetapan KPU mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018, penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 12 Februari 2018.
Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Ali Mubarok menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum dalam UU No 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
“Dalam ketetapannya memang demikian. Tetapi khusus ASN, kalau ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah, harus melampirkan surat pengunduran diri sebagai ASN saat mendaftar,” ungkap Rifqi, Senin (10/7/17).
Berkaca dari penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, lanjut Rifqi, belum pernah ada ASN yang harus mengundurkan diri saat mencalonkan sebagai kepala daerah. Sebab peraturan yang menjadi payung hukumnya masih baru. “Sebelumnya belum pernah ada, baru sekarang. Kalau dulu cukup cuti saja,” timpalnya.
Sampai saat ini, kata dia, belum ada ASN Kota Bandung yang melakukan sowan ke KPU Kota Bandung untuk bertanya-tanya soal pendaftaran kepala daerah. “Belum ada yang sowan-sowan ke KPU. Mungkin karena belum pasti, masih mencari partai. Kecuali kalau sudah pasti dukungannya,” ungkapnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung Gunadi Sukma Bhinekas mengemukakan, Pasal 119 UU No 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
“Jadi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur kepegawaian ASN, bila ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah, harus mengundurkan diri sejak mendaftar menjadi calon,” terang Gunadi.
Ia menambahkan, PP No 1/2017 mengatur lebih rinci pemberhentian PNS karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti tertuang pada Pasal 254 ayat 1-5. Diantara poin yang ada dalam PP tersebut adalah PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
“Dalam PP tersebut juga dinyatakan bahwa pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. PNS yang tidak mengundurkan diri sebagai PNS, namun tetap melaksanakan pencalonan, maka tetap harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS-nya berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum,” bebernya.
