JAKARTA, Balebandung.com – Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina mengusulkan agar langkah-langkah penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19 bukanlah besarnya jumlah bantuan yang akan di salurkan, tetapi fokus pada semakin banyaknya jumlah penerima yang akan mendapat bantuan.
Nevi memastikan kepada pemerintah, saat ini telah terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin baru yang jumlahnya sangat signifikan.
“Saya tidak mengetahui pasti angka dan data penambahan jumlah penduduk miskin Indonesia pada periode Februari sampai awal April ini bila dibanding periode yang sama tahun lalu, karena belum ada update sensus terbaru,” kata Nevi saat rapat virtual Komisi VI dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kamis (2/4/20).
Tapi melihat fenomena banyaknya perpindahan masyarakat kota ke kampung masing-masing akibat kehilangan pekerjaan, lanjut Nevi, hal itu menunjukkan telah membengkaknya jumlah penduduk miskin.
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mengapresiasi langkah-langkah mitra kerjanya, dengan memperjelas penanganan Dampak Covid-19 di lingkungan Kemenkop UKM dan bagi pelaku koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
Namun ia tetap mengingatkan, kerjasama semua kementerian termasuk Koperasi dan UKM bersama pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kebijakan yang tidak beragam yang selama ini dilakukan pada wilayah yang berbeda, membuat semakin besarnya situasi ketidakpastian hingga muncul Perppu No.1 tahun 2020 yang juga implementasi dan pengawasannya masih banyak yang menyoal.
Legislator Sumatera Barat II yang juga Ketua forum UMKM se-Sumatera Barat ini mengatakan, adanya pembatasan orang masuk dan keluar, pemberlakuan jam malam, stay at home serta work from home, tidak boleh melaksanakan pesta perkawinan, ekspor dan import terhenti sebagian telah terjadi.
Kondisi ini terjadi di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan 90 % dunia usaha terdampak. Namun yang sangat parah dampaknya adalah UMKM dan ini diamini oleh Menteri Keuangan pada konferensi pers yang dilakukan pemerintah 1 April 2020.
“UMKM ini yang cenderung jatuh miskin, usaha tidak jalan, mobiltas sangat dibatasi”, tandas Nevi.
Pada kondisi perpindahan penduduk dari kota besar ke kampung halaman akibat kehilangan pekerjaan, pemerintah perlu memberi fasilitas isolasi yang bukan rumah sakit.
“Saya minta UPTD Balatkop yang eksis di semua propinsi, bila perlu disiapkan untuk tempat isolasi orang ODP. Karena yang di rumah sakit terbatas PDP saja. Ini bukti nyata kontribusi Kemenkop membantu masyarakat terdampak masalah Covid-19 ini”, pintanya.
Nevi menambahkan, saat ini setiap daerah telah memiliki perwakilan baik DPR maupun DPD yang merepresentasikan daerah pemilihan masing-masing. Untuk membantu pengawasan dan pelaksanaan, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga legislatif untuk sosialisasi program mitigasi Covid-19 menjadi sangat strategis. SDM yang merata sebagai penempatan wilayah yang merata seluruh Indonesia sekaligus menjalankan fungsi lembaga, pengawasan DPR akan menjadi salah satu elemen efektifitas penanganan wabah.
“Saya berharap, sesuai dengan kesimpulan rapat Komisi VI dengan KemenKop-UKM, program mitigasi Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat segera terlaksana, demi penyelamatan iklim bisnis di Indonesia. Tindak lanjut berikutnya adalah sosialisasi dan pelaksanaan yang optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan UMKM” tutup Nevi.***
