BANDUNGKIDUL – Untuk kawasan Bandung Raya, setelah sosialisasi di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, kali ini Tim Pendataan dari PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) menggelar sosialisasi kepada warga Kota Bandung di Aula Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Senin (13/6/16).
Sosialisasi ini dilakukan di Mengger karena turut terlintasi Kereta Cepat dari total 27 kelurahan/desa di 5 kecamatan di Kota Bandung, setelah dua kelurahan di Kota Cimahi, dan di 13 desa lainnya di KBB. Di Kota Bandung sendiri Kereta Cepat mulai melintas dari km 127 di Pasteur sampai km 152 di Stasiun Gedebage.
Koordinator Tim Pembebasan Lahan wilayah Jasa Marga-KCIC, Bambang Utoyo menandaskan pihaknya menjamin pembebasan lahan warga yang terpakai Kereta Cepat tidak akan sampai merugikan warga dan tidak terpaku pada NJOP.
“Semua proses pembebasan lahan harus segera dibereskan jauh-jauh hari sebelum pembangunan konstruksi dimulai. Yang penting kita tidak ganti rugi,tapi ganti untung secara adil,” tandas Bambang kepada wartawan, Senin (13/6/16).
Pembebasan lahan menurutnya paling cepat dilaksanakan Agustus 2016 jika semua warga kooperatif segera mengumpulkan datanya. Bahkan KCIC juga menjamin akan mengakomodir semua masukan dan komplain atas dampak yang ditimbukan oleh pembangunan kereta cepat, baik dampak secara langsung dan tidak langsung.
“Kami pun akan siapkan kantor kontruksi di tiap kelurahan buat menampung pengaduan atau komplain dari masyarakat yang terdampak pembangunan Kereta Cepat,” tandas Bambang.
Kordinator tim social engeneering KCIC Garlika Martanegara menyatakan pihaknya optimis semua warga Mengger menyetuji pembangunan Kereta Cepat. “Di Mengger ini masyarakat lebih banyak menanyakan teknis pembangunannya. Soal kontranya nyaris dikatakan tidak ada. Jadi saya yakin warga Mengger bisa lebih menerima. Mereka lebih sadar akan pembangunan Kereta Cepat ini,” ungkap Garlika.
Keberhasilan dari sosialisasi ini menurutnya sudah mengalami banyak kemajuan karena menerapkan social engeneering. “Jadi, social engeneering ini memang wajib dilakukan seperti halnya uji kelayakan di setiap pengerjaan proyek. Apalagi pada mega proyek seperti Kereta Cepat ini guna meredam dampak-dampak sosial mulai dari kalangan menengah sampai bawah, yang bisa ditimbulkan dari proyek pembangunan Kereta Cepat,” terang Lieke, yang juga sosiolog dari Unpad ini. [iwa]
