BANDUNG – Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu 2019 butuh pertimbangan matang.
“Pertama, perlu antisipasi dengan meraih dukungan masyarakat prodemokrasi agar bisa bersinergi dengan PPK dan PPS. Kedua, belajar dari kasus-kasus yang terjadi, yang pada intinya mendorong penguatan integritas petugas, dan ketiga, pembentukan badan adhoc harus menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas,” urai Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Bariguna saat Rakor Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Bandung, Senin (5/2/18).
Kegiatan itu dihadiri 50 komisioner yang membidangi sosialisasi dan SDM serta pejabat struktural terkait pada KPUD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Menurut Ferdhiman, peningkatan kinerja Bawaslu, Panwaslu, Panwascam, dan PPL juga harus diimbangi peningkatan kinerja penyelenggara pemilu lainnya, khususnya PPK dan PPS.
“Dengan demikian semuanya dapat saling terintegrasi mewujudkan edukasi politik dan sarana wisata politik,” terangnya.
Komisioner Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nina Yuningsih menegaskan raker bertujuan menyempurnakan indikator kinerja PPK. “Forum ini juga diharapkan bisa menyusun jadwal tahapan, termasuk mekanisme rekrutmen,” jelas Nina.
Ia juga menawarkan dua opsi rekrutmen, yakni terbuka atau evaluasi. “Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keduanya juga memiliki risiko,” tandasnya.
Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman mengingatkan penyelenggara pemilu bersikap jujur. “Syukuri gaji, tunjangan kinerja, dan fasilitas lain yang relatif besar. Hindari penyalahgunaan anggaran,” pesan Heri. []
