CIWIDEY – Bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu Rabu (3/5) lalu, menyebabkan kerugian baik materil maupun moril.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Ir. H.Sofian Nataprawira, MP memastikan pihaknya akan mengkoordinasikan penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh dinas teknis, terutama untuk beberapa masalah penting terkait pengungsian (pendataan para korban, kebutuhan dan distribusi bantuan, tempat tinggal sementara), bantuan korban (pendataan jenis dan jumlah kebutuhan).
Selain itu, imbuh Sofian, harus segera dilakukan pemulihan infrastruktur dasar (air, listrik, tempat tinggal) serta pemulihan fasilitas umum (sekolah, dan lainnya).
“Tak kalah penting juga koordinasi dengan Perhutani perlu segera dilakukan lebih serius. Ini terkait dengan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian,” tandas Sofian yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kab Bandung ini, saat rapat koordinasi penanganan banjir Ciwidey, Jumat (5/5/17).
Ke depan, imbuh sekda, terkait alih fungsi lahan pihaknya akan merumuskan bersama jalan keluar baik dari segi kewenangan perangkat daerah untuk mengelola hutan-hutan yang beralih fungsi, juga segi aktivitas perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat.
Rakor digelar setelah sebelumnya Sekda bersama beberapa dinas melakukan peninjauan lokasi banjir, yakni di RW 16 RT 3 Desa/Kecamatan Ciwidey sebagai lokasi terparah dari dampak banjir bandang. Menurut data BPBD Kab Bandung, di Ciwidey tercatat sebanyak 14 rumah rusak sedang, dan 4 rumah rusak berat dan menimpa 21 Kepala Keluarga di Kecamatan Ciwidey
Sofian pun memastikan Pemerintah Kabupaten Bandung akan melakukan penanganan efektif dan terintegrasi baik untuk penanganan darurat maupun pasca bencana.
“Kita akan pastikan, penanganan banjir bandang Ciwidey ini akan lebih efektif untuk aksi di lapangan. Beberapa dinas akan terlibat sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing, baik untuk darurat bencana maupun pasca bencana,” ungkap Sofian.
Sekda menjelaskan, rakor yang digelar melibatkan beberapa stakeholder kebencanaan yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai badan koordinasi dan komando, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Satpol PP, Bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah, Pemerintahan Desa dan Pihak lainya sebagai pelaksana teknis penanganan.
“Beberapa pihak terkait ini agar segera mengambil langkah cepat. Bukan saja perbaikan infrastruktur jalan dan rumah yang rusak parah, namun rumah terkena dampak banjir yang ada di bantaran sungai agar segera dievakuasi, guna mencegah hal serupa terulang kembali lagi,” harapnya._Vita
