BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung siap mendukung pelaksanaan program e-Voucher Bantuan Pangan Non-Tunai yang digulirkan pemerintah pusat mulai tahun 2017. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung, Elly Wasliah mengatakan Kota Bandung jadi salah satu dari 44 kabupaten/kota yang jadi lokasi pilot project program e-Voucher Bantuan Pangan Non-Tunai di Indonesia. Kota Bandung dipilih karena dianggap memiliki akses dan kapasitas untuk mendukung program tersebut dilihat dari kelengkapan infrastruktur.
Elly menjelaskan, pada program e-Voucher ini pemerintah pusat bekerja sama dengan perbankan untuk penyaluran bantuan non-tunai kepada 69.878 penerima manfaat di Kota Bandung. Jumlah tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 dengan kriteria tertentu.
“Pendataan tahun 2015 kriterianya berbeda. Tidak hanya yang miskin, yang rentan miskin pun di data. Ada kriteria tambahan,” papar Elly saat ditemui usai Sosialisasi e-Voucher Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2017 di Aula Gedung Korpri Provinsi Jawa Barat, Selasa (20/12/16).
Nantinya, masyarakat terpilih akan menerima kartu yang telah diisi dengan saldo senilai Rp110.000. Saldo tersebut terisi secara otomatis setiap bulan yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur di warung-warung yang telah ditunjuk oleh perbankan. Jika saldo tersebut tidak habis terpakai, sisa saldo tidak akan hangus dan akan tetap tersimpan di rekening penerima manfaat.
Elly menambahkan, masyarakat bisa membelanjakan saldo tersebut dengan jenis beras manapun dengan kualitas medium dua. “Boleh Beras Pandanwangi, Rojolele, boleh sesuai selera, asalkan hanya beras dan telur, tidak boleh yang lain,” sebut Elly.
Kendati begitu Elly mengakui transisi sistem manual menuju e-Voucher ini masih menemui kendala. Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial hingga saat ini belum menerima kartu untuk e-Voucher tersebut dari pihak perbankan maupun pemerintah pusat sehingga belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, kota-kota lain yang tidak termasuk ke dalam pilot project sudah dapat mengakses bantuan tersebut mulai Februari tahun depan.
“Kartu ini kewenangan mutlaknya di perbankan. Pemerintah Kota Bandung, baik dari kami (Dinas Pertanian) atau camat dan lurah, tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan (kartu) itu,” tutur Elly.
Kepada para camat dan lurah, Elly juga telah mensosialisasikan program ini, berikut dengan segala konsekuensinya. Meskipun demikian, Elly mengaku tetap akan mendukung program ini secara penuh. “Kami sudah sepakat harus mendukung program ini karena ini perintah langsung dari Presiden,” tegas Elly.
Hal tersebut juga didukung oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Menghadapi persoalan tersebut, Oded mengatakan tengah melaksanakan tindakan antisipasi. Salah satunya adalah dengan memberikan pengarahan sedetil-detilnya kepada aparatur kewilayahan sehingga mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat atas kondisi yang terjadi.
“Saya menyampaikan warning ini agar aparat kewilayahan disampaikan juga kepada masyarakat apabila memang kondisi ini tidak mulus,” tutur Oded.
Ia memahami dan maklum atas proses transisi yang saat ini sedang terjadi. Namun ia akan tetap menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Yang diharapkan tadi, penyalurannya bisa efektif dan efisien. Tapi mungkin karena masih tahap transisi makanya perlu dipersiapkan,” jelas Oded.
