BANDUNG – Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil mengukuhkan pengurus Forum RW Kota Bandung yang diketuai Robbiana Dani Awalludin di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/11/17). Kepengurusan tersebut akan aktif pada masa bakti 2017-2022.
Walikota menekankan kepada para Ketua RW se-Kota Bandung yang hadir pada saat pengukuhan bahwa forum ini memegang peranan penting dalam tata kelola pembangunan. Menurutnya, para Ketua RW merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang secara struktural paling dekat dengan warga.
“Forum RW ini forum penting karena para Ketua RW adalah pejabat tokoh masyarakat terdekat yang secara struktural menyentuh masyarakat,” tandas Ridwan.
Para Ketua RW inilah, kata dia, yang paling bisa menjembatani aspirasi dan informasi antara pemerintah dengan warga. Oleh karena itu ia boleh bergembira bahwa proporsi para ketua RW ini juga beragam dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia maupun mata pencaharian.
“Mudah-mudahan menajdi organisasi yang baik, penyampai aspirasi, juga mempunyai kekuatan politik untuk mem-pressure dan memberikan statement-statement politik juga karena mereka mewakili suara warga,”imbuhnya.
Ridwan berpesan kepada jajaran kepengurusan agar pembangunan yang sudah baik ini bisa dipertahankan dan terus dikembangkan. Terlebih lagi, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PPIPK) yang berbasis RW juga setiap tahun harus selalu diievaluasi dan dikembangkan.
Salah satu poin yang dievaluasi warga adalah sistem pengadaan barang dan pembangunan yang selalu melibatkan pihak ketiga. Padahal, warga meyakini jika dikerjakan secara swakelola, dampak kepada masyarakat akan jauh lebih besar.
“Selama sekian tahun prosesnya kan sama pihak ketiga, berarti ada kontraktor orang lain. Kami berharap mudah-mudahan kita komunikasikan dengan dewan, tentunya lewat ada komunikasi dengan Forum RW agar 2018 bisa dikerjakan oleh warga 100%,” ujarnya.
PIPPK ini merupakan salah satu inovasi pembangunan yang digagas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung saat ini. Tujuannya agar pembangunan bisa berlangsung dengan merata dan memberdayakan masyarakat.
“PIPPK harus menjadi bukti kepada Indonesia bahwa konsep desentralisasi seperti Bandung-lah yang palling pas dan cocok dalam membangun kemerataan dan membangun partisipasi warga,” pungkasnya.
