SOREANG, Balebandung.com – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 tinggal menghitung hari. Para pimpinan dari DPRD Kabupaten Bandung, partai politik dan serikat pekerja pun bersepakat menolak aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan menolak paham radikalisme serta terorisme.
“Sebentar lagi akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya kami selaku pimpinan DPRD Kabupaten Bandung menghimbau kepada warga masyarkat yang ingin menyampaikan aspirasi, baik terkait pembanguan atau dalam rangka menyikapi pelantikan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 ini, untuk menghindari tindakan tindakan bersifat anarkis, sehingga keamanan, kenyamanan tetap terjaga, termasuk juga warga masyararakat yang beraktifitas sehari-hari, baik keseharian ekonomi, pendidikan dan maupun aktivitas lainnnya,” kata Ketua DPRD Kab Bandung, Sugianto, Rabu (16/10/19).
Pihaknya menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat bersama sama menyalurkan aspirasi dengan jalan yang sudah ditentukan dan peraturan perundang-undangan. “Tentunya pemerintah sudah menjamin itu semua,” ujar Sugih.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Endang menegaskan pihaknya menolak aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, kecuali kalau memang diadakan melalui saluran yang benar menurut ketentuan yang berlaku.
“Kami menolak adanya ajakan-ajakan radikalisme dan terorisme, karena tentu bertentangan dengan hukum dan juga bisa merugikan masyarakat banyak pada umumnya,” tandas Endang.
Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, lanjut Endang, sudah waktunya kembali bersatu mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden agar berjalan lancar, aman, sejuk dan damai.
Sementara Ketua DPC Gerindra Kabupatan Bandung Yayat Hidayat mengatakan, menolak aksi unjuk rasa anarkis, menolak aksi aksi radikalisme dan terorisme.
Lanjut Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Bandung menegaskan pihaknya pun mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang kondusif. “Kami siap bekerja demi Merah Putih,”. tegas Yayat.
Pengurus DPC PPP Kabupaten Bandung Agus Setia menambahkan, pihaknya menolak aksi unjuk rasa anarkis, menolak gerakan gerakan radikalime, dan terorisme, serta mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang kondusif.
“PPP Kabupaten Bandung menyatakan sikap, menolak unjuk rasa atau pengerahan masa yang untuk menggagalkan atau pun dalam bentuk apapaun terhadap pelantikan Presiden,” tandas Agus.
Begitu halnya Ketua DPC PDI Perjuangann Kab Bandung Harjoko Sangganagara menyatakan menolak segala bentuk kerusuhan yang bersifat anarkis, menolak segala bentuk ekstrimisme, radikalisme, terorisme, intoleransi yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi keamanan, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik, pelayanan masyarakat berjalan baik, dan pelantikan Presiden serta Wakil Presiden, serta seluruh jajaran kabinet berjalan dengan aman damai, terib dan lancar,” kata Harjoko.
Pihaknya juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong menciptakan Indonesia yang damai, sejahtera, adil, makmur, agar menjadi bangsa yang unggul di tengah percaturan Internasional.
Ketua SPSI Kabupaten Bandung Uben Yunara menolak unjukrasa anarkis, menolak aksi aksi radikalisme dan terorisme. “Kami pun mendukung pelantikan Presiden yang aman dan damai,” pungkasnya.***
