SOREANG – Dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan di Jawa Barat, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, dalam rangka evaluasi implementasi Bantuan Gubernur (Bangub), di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Selasa (13/3/18).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.,MM mengungkapkan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap pembangunan yang dibiayai dari Bangub, progres, sekaligus menjaring masukan dari beberapa Perangkat Daerah (PD).
“Kita akan inventarisir laporan dari kabupaten kota secara menyeluruh, yang dibiayai Bangub. Apakah tepat sasaran, cukup koordinasi, penyerapannya seperti apa, dan progresnya bagaimana. Semua hal itu akan jadi catatan kami di Badan Anggaran, untuk pembangunan yang merata di Jabar,” ucap Ineu.
Menurutnya evaluasi tersebut juga akan memastikan bagaimana kabupaten/kota bisa mengimplementasikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya mengenai kebermanfaatan Bangub terhadap masyarakat.
“Kabupaten Bandung tahun 2016 mendapat Bangub sebesar Rp. 181 miliar, terealisasi 96,99% dan tahun 2017 sebesar Rp. 137 miliar dengan perubahan Bangub menjadi Rp. 147 miliar. Dalam hal ini terjadi penurunan Bangub untuk Kabupaten Bandung, artinya sudah terjadi pertumbuhan ekonomi juga bantuan dari pemerintah pusat,” ungkap Ineu.
Pihaknya juga mengevaluasi mengenai ketepatan waktu secara perencanaan, untuk program pembangunan yang akan dilakukan kabupaten/kota se Jawa Barat. Untuk itu Ineu berharap, walau tahun politik, pembangunan untuk masyarakat tetap berjalan dengan penuh tanggungjawab.
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto, SH,SP.1, mengatakan, berdasar diskusi yang disampaikan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bappeda, BKPPD, BPBD, dan Dinas Perkimtan, terangkum masukan dan usulan terkait pembangunan di Kabupaten Bandung.
“Dalam diskusi, ada masukan mengenai beberapa infrastruktur yang menunjang exit Tol Soroja untuk aksesibilitas masyarakat, Gedung Diklat, sarana Pos Penyuluh, penyelesaian persoalan Rutilahu di Kabupaten Bandung, serta komprehensivitas penanganan banjir, sampah, dan penyelamatan Citarum dengan berbagai wilayah,” urai Yudhi. []
