BANDUNG – Polres Bandung mendapatkan penghargaan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri dari Kapolri, karena dinilai telah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penghargaan diserahkan oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito kepada Kapolres Bandung AKBP M.Nazly Harahap.SiK,di Mapolda Jabar, Kamis (15/12/16)
Polres Bandung terus berinovasi dengan berbagai macam kegiatan melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI). Dengan penggunaan TI, maka pelayanan Polres Bandung kepada masyarakat bisa lebih cepat dan maksimal. Polres Bandung meraih predikat sangat baik dan terpilih peringkat kedua tipe Polres di bidang Pelayanan Publik.
Usai menerima penghargaan, Kapolres Bandung AKBP M.Nazly Harahap, S.IK mengungkapkan, meskipun hanya mendapatkan peringkat kedua, namun pihaknya merasa bangga bahwa usaha kerja keras anggota Polres Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membuahkan hasil dengan pengakuan dari Polri.
“Tentunya dengan penghargaan ini akan menambah semangat serta etos kerja yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun mendapatkan peringkat kedua, tetapi kami tidak kecil hati dan akan terus berusaha “ ungkap Kapolres.
Nazly berharap agar jajaran Polres Bandung terus berbenah agar makin tumbuh kepercayaan publik kepada Polri. “Dan bila penghargaan seperti ini diadakan lagi tahun depan, kita harus merraih peringkat pertama dengan usaha kerja serta semangat anggota Polres Bandung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” imbuhnya.
Kapolres menyebut dalam penghargaan tersebut ada beberapa kriteria yang dinilai yaitu Sumber Daya (SDM), Sapras (Sarana dan Prasarana), anggaran, pengawasan, sistem, metode, serta inovasi.
Sementara Kapolda Jabar sangat mengapresiasi penghargaan yang diraih Polres Bandung yang menunjukkan bahwa jajaran Polres Bandung khususnya dan Polda Jabar pada umumnya sudah berbenah dan telah maksimal memberikan pelayanan publik.
ITK Polri merupakan indikator pencapaian tugas pokok Polri, yang membandingkan kinerja secara obyektif, fair, akurat, dan tolok ukur kemajuan yang dicapai sekaligus dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan.
ITK diimplementasikan berdasarkan tujuh prinsip Tata Kelola Kepolisian yang baik yakni kompetensi, responsif, perilaku, transaparan, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas. Ketujuh prinsip tata kelola itu digunakan untuk mengukur sembilan area atau fungsi pada kepolisian, antara laim Sabhara, Reserse Umum, Reserse Khusus, Reserse Narkoba, Lalu Lintas, Intelijen Keamanan, Pembinaan Masyarakat, Polisi Air, serta Manajemen Sumber Daya Manusia. [bb-80]
