SOLOKANJERUK, balebandung.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan H. Yadi Srimulyadi menyatakan sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban untuk memperjuangkan tenaga honorer (non-PNS) menjadi calon Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (CPNS/ASN) dari kalangan pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pernyataan Yadi Srimulyadi itu setelah kedatangan dari perwakilan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat beraudiensi/silaturahmi di kediamannya Kampung Rancakasumba Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/7/2022).
“Saya kedatangan dari forum (FKBPPPN), ini kewajiban saya untuk memperjuangkannya apa yang menjadi harapan forum untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan dibahas di tingkat kementerian,” kata Yadi di sela-sela menerima usulan dari forum tersebut.
Dikatakannya, memperjuangkan nasib tenaga honorer dari kalangan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Indonesia sudah menjadi tanggungjawab dirinya sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen.
“Dari tenaga honorer menjadi CPNS. Insya Allah, saya akan memperjuangkannya,” kata politisi dari Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini.
Ia berharap dalam penerimaan CPNS dari pegawai honorer Satuan Polisi Pamong Praja menjadi prioritas pemerintah pusat.
Yadi pun mengaku bersyukur bisa ketemu dengan perwakilan FKBPPPN, sehingga harapan yang disampaikan forum itu menjadi modal dirinya untuk memperjuangkan masa depan mereka dari tenaga honorer menjadi CPNS.
“Ini menjadi modal kanggo simkuring (untuk saya) dalam pembahasan di rapat nanti dengan jajaran kementerian. Khusus membahas permasalahan tenaga honorer Satpol PP. Ini menjadi modal dan ilmu bagi saya untuk memperjuangkan Satpol PP,” tuturnya.
Yadi Srimulyadi mengatakan fungsi Satpol PP sangat strategis, yang di dalamnya ada tenaga honorer Satpol PP, karena mengamankan kebijakan pemerintah daerah. Terutama dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) di lapangan.
Sementara tenaga PNS di lingkungan OPD Satpol PP itu kurang lebih sekitar 20 persen, sehingga sebagian besar adalah tenaga honorer yang harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
“Tenaga honorer Satpol PP turut menjalankan Peraturan Daerah. Makanya, apa yang menjadi harapan tenaga honorer Satpol PP itu akan menjadi perjuangan saya sekarang dan kedepan,” tutur Yadi.
Yadi pun turut mendengar langsung keprihatinan dari tenaga honorer Satpol PP tersebut. “Saya akan memperjuangkannya. Target utama, tenaga honorer Satpol PP jadi CPNS,” katanya.
Ditegaskannya, pengangkatan CPNS dari tenaga honorer itu kewenangan pemerintah pusat. Meski sebelumnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk pengangkatan CPNS.
“Namun akhirnya, kewenangan pemerintah daerah ditarik kembali oleh pemerintah pusat dengan berbagai hal,” ungkapnya.
Silaturahmi/audiensi antara Yadi Srimulyadi dengan perwakilan FKBPPPN DPW Jawa Barat itu, di antaranya dihadiri perwakilan tenaga honorer Satpol PP Kabupaten Bandung Azhar, Bheny dan Yudi (Satpol PP Kabupaten Garut), Saeful R (Satpol PP Kabupaten Sumedang), kemudian Satpol PP Kota Bandung dan Satpol PP Kabupaten Majalengka. Hadir pula sejumlah tenaga honorer Satpol PP lainnya yang tergabung dalam forum tersebut. ***
