BANDUNG, Balebandung.com – Guru Besar Unpad (Universitas Padjadjaran) Bidang Keamanan Dalam Negeri Prof Muradi menilai bahwa unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang terjadi serempak dimulai Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020) ditunggangi oleh operator politik.
“Aksi unjuk rasa pekan lalu masih dalam batas wajar, hal ini karena isu, massa dan penggerak masih bisa terbaca arahnya, sehingga yang ada dalam aksi kemarin itu hanya operator politik saja,” ungkap Muradi saat dihubungi, Selasa (13/102020).
Muradi melihat, langkah pemerintah cukup tegas dengan melakukan penangkapan kepada sejumlah tokoh pasca aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh disejumlah daerah. “Ini bukti pemerintah tegas, dan sudah melakukan langkah menjaga situasi,” jelasnya.
Menurut Muradi, jika dibandingkan dengan gerakan aksi 1998 silam dengan unjuk rasa pada pekan lalu tentu tidak sama. “Berbeda sekali. Termasuk dengan aksi unjuk rasa tahun 2019 lalu pun saat menolak RUU KPK, masih sangat jauh” jelasnya.
Muradi memandang apa yang dilakukan Polri hari ini menunjukkan bahwa memang aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh ada yang menunggangi. “Ini ketegasan pemerintah melalui Polri, dan ini akan terus ditelusuri Polri sampai kepada siapa donatur dari aksi ini,” terangnya.
Saat ditanya, adakah afiliasi ke partai Politik, Prof Muradi menyatakan bahwa hal ini akan dibuktikan oleh Polri, dari ditangkapnya sejumlah tokoh seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat. “Kita percayakan kepada Polri untuk penegakan hukum, agar bisa mengungkap hingga tuntas siapa dalang dari aksi unjuk rasa yang berakhir kericuhan,” pungkasnya. ***
