SOREANG,balebandung.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sudah membentuk atau menciptakan 12.588 pelaku usaha, setelah program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan dilaunching sejak 8 Maret sampai 31 Desember 2022. Belum lagi pelaku usaha yang terdaftar memasuki tahun 2023 ini.
Sebanyak 12.588 pelaku usaha itu, di antaranya sebanyak 10.549 pelaku usaha yang terfasilitasi oleh BPR Kerta Raharja dan 2.039 pelaku usaha melalui Bank BJB (Bank Jabar dan Banten). Masing-masing pelaku usaha mendapatkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp 2 juta. BPR Kerta Raharja sebagai pihak penyalur anggaran sudah merealisasikan Rp 21.083.000.000, dan Bank BJB Rp 4.078.000.000.
Hal itu diungkapkan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten Bandung Dindin Syahidin di Soreang, Senin (30/1/2023).
Dindin mengatakan, pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan yang sudah digulirkan Pemkab Bandung pada tahun 2022 sebesar Rp 40 miliar yang disimpan di BPR Kerta Raharja dan Bank BJB. Tahun 2023 ini, katanya, Pemkab Bandung menambah anggaran Rp 30 miliar, sehingga totalnya Rp 70 miliar untuk menciptakan pelaku usaha baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat, selain menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bandung.
Dindin mengatakan, dengan anggaran yang digulirkan Pemkab Bandung melalui program unggulan Bupati Bandung itu, dengan harapan bisa menciptakan 35.000 pengusaha baru di Kabupaten Bandung hingga tahun 2023 ini.
“35.000 pengusaha baru itu yang ditargetkan menerima dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tetapi setiap dinas, terutama Dinas Koperasi dan UKM punya kegiatan-kegiatan dengan tujuan menciptakan wirausaha baru, seperti pelatihan kewirausahaan,” kata Dindin.
Melalui pelatihan kewirausahaan itu, kata Dindin, pihaknya mendidik masyarakat, yang semula tidak memiliki kegiatan berusaha, menjadi memiliki berusaha. “Kemudian, kita mendorong para UKM yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas melalui kegiatan kemitraan yang digagas atau difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM,” kata Dindin.
Menurutnya, Dinas Koperasi dan UKM juga menjalin kerjasama dengan para pengusaha yang menjual produk UKM yang tersebar di Kota Bandung, Bandung Raya.
“Artinya apa, dengan mereka diikutsertakan dibawah kemitraan ini, nanti potensi pengembangan produksinya menjadi meningkat,” harapnya.
Dengan sendirinya, imbuh Dindin, nanti akan ada pertambangan tenaga kerja baru atau wirausaha baru yang ikut bekerja di sana.
“Kemudian di bidang koperasi, kita mengembangkan supaya koperasi ini bisa terus dan terutama para koperasi produksi, bisa mengembangkan kegiatan usahanya melalui pola inkubasi koperasi,” tuturnya.
Sudah ada beberapa koperasi produksi pada tahun 2022, imbuh Dindin, pola koperasi inkubasi ini bisa mendorong perkembangan usaha koperasi.
“Sehingga dengan demikian akan ada serapan tenaga kerja baru di situ. Jadi angka 35.000 itu adalah angka dari sisi target menciptakan pengusaha baru, tetapi di luar itu cukup luas lapangan kerja dan dinas lain punya kebijakan lainnya,” ujarnya.
Dikatakan Dindin, dari 12.588 pelaku usaha itu, di antaranya banyak yang tidak memiliki pengalaman atau pekerjaan sebelumnya. “Makanya, Dinas Koperasi dan UKM menyiapkan pendamping khusus penyaluran dana bergulir,” katanya.
Tujuannya, kata dia, mendampingi para pelaku usaha agar pengelolaan kegiatan yang didapatkan dari dana bergulir ini berjalan dengan baik.
“Tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, melalui program dana bergulir ini, Bupati Bandung sudah menyampaikan arahan secara masif melalui Rembug Bedas maupun Bunga Desa yang dilaksanakan di desa-desa maupun kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Pak Bupati Bandung juga sudah mengungkapkan potensi-potensi wirausaha baru, kemudian penyelesaian dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM,” tuturnya.
Untuk mendapatkan informasi tentang teknis pinjaman dana bergulir itu, katanya, masyarakat bisa datang ke desa-desa atau ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung di Soreang.
“Kita terbuka kepada masyarakat untuk berkonsultasi. Juga bisa datang ke kedua bank (BPR Kerta Raharja dan Bank BJB) yang punya cabang yang ada di pelosok Kabupaten Bandung, bisa memberikan informasi tentang itu,” jelasnya.***
