CIPONGKOR, Balebandung.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani Heryawan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah stunting mulai dari hulu. Yakni, sejak sebelum pernikahan dan masa kehamilan. Pencegahan juga dilakukan dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Upaya ini penting agar Indonesia terbebas dari bencana peradaban yang dipicu tingginya angka stunting.
Netty mengungkapkan hal itu saat sosisliasi percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja di Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (17/9/2022). Netty hadir di hadapan sekitar 200 warga bersama Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Safrina Salim, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin, dan Gubernur Jawa Barat 2008-2018 Ahmad Heryawan.
“Hari ini kita membahas isu stunting yang merupakan isu nasional. Mengapa bersama dengan BKKBN, bukan dengan Kementerian Kesehatan? Karena BKKBN mendapat amanah dari pemerintah untuk menjadi leading sector, garda terdepan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia,” ungkap Netty.
“Kita meyakini bahwa stunting bukan sekadar gagal tumbuh, bukan sekadar pendek. Stunting bukan hanya kerdil. Paling bahaya dan paling ditakutkan sebagai akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dampaknya anak-anak stunting kemampuan otaknya sebatas pada anak usia kelas satu SD,” Netty menambahkan.
Menurutnya, anak-anak stunting bukan tidak mungkin hanya menjadi musibah peradaban karena Indonesia memiliki kekurangan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Kondisi ini hanya akan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi tamu dan penonton di negeri sendiri dan melihat orang-orang asing, dengan kemampuan teknologinya, mengelola sumber daya alam yang dimiliki.
“Karena itu, kita berharap anak-anak Indonesia tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Anak-anak yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk mengelola Bumi Pertiwi, Bumi Nusantara ini. Ini tidak akan terjadi jika anak-anak kita stunting. Karena itu, kita harus bersama-sama mencegah stunting,” tandas Netty.
Sesaat sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin mengungkapkan bahwa saat ini penduduk Jawa Barat mendekati angka 50 juta. Jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Bahkan, sejumlah kabupaten di Jawa Barat memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibanding jumlah penduduk satu provinsi di daerah lain.
“Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48,7 juta. Tahun ini mungkin sudah 50 juta. Sekitar 20 persen dari penduduk nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional sanbat ditentukan oleh Jabar. Jabar berhasil, maka nasional berhasil. Demikian pula dalam upaya penurunan stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting di Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan Jawa Barat,” ungkap Wahidin.
Lebih jauh Wahidin menjelaskan, merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 lalu, angka prevalensi Indonesia mencapai 24,5 persen. Sederhananya, sekitar seperempat anak Indonesia menderita stunting. Dengan kata lain, satu dari empat anak Indonesia tercatat stunting. Angka ini yang kemudian dibidik pemerintah untuk diturunkan menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
“Berdasarkan data SSGI 2021, terdapat 900 ribu hingga 1 juta anak Indonesia mengalami stunting. Angka prevalensinya 24,5 persen. Ini memang berbeda dengan hasil e-PPGBM yang hanya mencatat prevalensi sembilan persen. Namun, kita tahu bahwa partisipasi ke Posyandu itu hanya 80 persen. Artinya, hanya 80 persen balita yang diukur,” terang Wahidin.
Wahidin mengingatkan bahwa stunting memiliki dampak jangka panjang. Dengan tumbuh dan kembang tidak optimal, maka peluang anak stunting menjadi menjadi tantara atau polisi yang mengharuskan tinggi badan ideal menjadi kecil. Belum lagi jika dihubungkan dengan perkembangan otak yang terhambat.
“Stunting ebrarti gagal timbuh dan berkembang. Tumbuh badan, tinggi dan berat. Kembang berarti otak. Ini jadi masalah. Dari sisi pendek, gak bisa masuk polisi atau tentara. Apalagi otaknya. Kalau tidak ditangani, akan bermasalah di sekolah. Apalagi pada masa produktif. Mereka akan lebih mudah sakit. Pada usia 40 sudah sakit-sakitan. Ini jadi problem. Jadi bebam keluarga dan beban negara,” tandas Wahidin.***
