MAJALAYA, balebandung.com – Banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas lahan sempadan sungai membuat Bupati Bandung Dadang Supriatna membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Bangunan Liar (bangli).
Selain itu, pembentukan tim pentahelix di 7 kecamatan rawan banjir juga diperlukan untuk percepatan penanggulangan banjir secara bertahap.
Bahkan Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini meminta kepada pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo untuk mengaktifkan lagi Satgas Citarum Harum.
KDS menunjukkan contoh, keberadaan bangli di sempadan sungai tersebut membuat lebar badan sungai menjadi menyempit dan mengganggu kelancaran arus aliran air sungai saat terjadi hujan deras.
Penertiban bangli ini menurutnya juga diperlukan untuk melakukan normalisasi sungai baik berupa pengerukan sedimentasi maupun pelebaran sungainya.
“Untuk itu, kami akan membentuk Satgas Penertiban Bangli di sempadan sungai. Mohon pengertian dan kesadaran dari masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai agar proses percepatan penanggulangan banjir ini bisa berjalan dengan lancar,” ucap KDS di sela peninjauan lokasi banjir akibat tanggul sungai jebol, di Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Rabu (15/4/2026).
Seperti di Desa Panyadap dan Desa Bojong Kecamatan Majalaya, kata KDS, kedua desa tersebut sudah melaksanakan musyawarah desa untuk pembentukan Satgas Bangli agar dapat berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Sebab perlu intervensi dari pemerintah pusat dalam hal ini BBWS. Seperti di Desa Panyadap Solokanjeruk dan Desa Bojong Majalaya yang dilintasi Sungai Cisunggalah sepanjang 1,8 kilometer itu. Selain perlu intervensi dari pemerintah pusat, juga perlu dukungan dari masyarakat setempat, sebab Sungai Cisunggalah ini perlu diperlebar lagi sepanjang 8 meter dari kedua sisinya,” papar KDS.
Menurutnya, intervensi dari pemerintah pusat juga diperlukan dalam rangka pembiayaan infrastruktur penanggulangan banjir. Sementara APBD Kabupaten Bandung sendiri terbatas untuk membiayai kebencanaan, terlebih ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1 triliun.
“Untuk itulah tim pentahelix ini perlu dibentuk. Selain itu saya mohon kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden dan Pak Gubernur Jawa Barat, agar Satgas Citarum Harum ini diaktifkan lagi karena masih kami butuhkan dalam memelihara dan melestarikan Sungai Citarum,” ungkapnya.
Satgas Citarum Harum ini menurutnya bukan hanya dibutuhkan Kabupaten Bandung, tapi juga wilayah lain yang dilintasi sungai sepanjang 297 kilometer itu. Khususnya kawasan Cekungan Bandung termasuk Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi, termasuk Kabupaten Sumedang.
“Sebab kalau Sungai Citarum ini kurang dipelihara, baik oleh BBWS maupun Stagas Citarum Harum, dikhawatirkan ke depan kondisinya akan makin kritis dan semakin tidak terkendali,” ucap KDS.
Selain Satgas Bangli, KDS menginstruksikan kepada tujuh camat yang wilayahnya rawan banjir perlu segera membentuk tim pentahelix untuk percepatan penanggulangan banjir.
“Saya instruksikan kepada 7 camat yang wilayahnya rawan banjir untuk segera membentuk tim pentahelix. Saya minta dalam minggu ini harus sudah dibentuk,” tandasnya.
Ketiga komponen itu, Satgas Bangli, Tim Pentahelix dan Satgas Citarum Harum, menurut KDS sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan longsor.(*)
