BANDUNG – Inflasi di Jawa Barat hingga November 2017 mencapai 3,06% (ytd), lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 2,87% (ytd). Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa, pencapaiannya masih tergolong baik di mana Jawa Barat merupakan terendah ketiga.
“Namun demikian, meskipun pencapaian inflasi cukup baik, tapi menjelang akhir tahun biasanya adanya risiko tekanan inflasi yang berasal dari moment akhir tahun seperti liburan akhir tahun, liburan sekolah dan hari raya natal,” ungkap Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat, saat High Level Meeting (HLM) TPID Jabar di Gedung Sate, Rabu (13/12/17).
Kegiatan HLM yang juga diikuti 27 kabupaten/kota se-Jabar ini ini bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana program kerja pengendalian inflasi tahun 2018 agar mengacu kepada Roadmap TPID 2016-2020. HLM juga guna mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dalam menekan pergerakan inflasi.
Untuk itu, sambung Wiwiek, pihaknya menghimbau agar TPID Jabar dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dan mempersiapkan program pengendalian inflasi yang preventif dan represif.
“Salah satunya optimalisasi program pengendalian inflasi (Pemantaun Harga, Pengendalian Ekspektasi Masyarakat, Inspeksi Lapangan dan Operasi Pasar) serta bersinergi dengan Satgas Pangan,” sebut Wiwiek yang juga menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat ini.
Ketua Satgas Pangan Polda Jabar Kombes Pol Samudi menyampaikan beberapa program yang bersifat preventif dan represif untuk mendukung pengendalian inflasi di Jabar.
Dalam hal preventif, terang samudi, Satgas Pangan meningkatkan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; melakukan monitoring harga; melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan inspeksi lapangan secara berkala.
“Sedangkan langkah represif yang dilakukan, Satgas Pangan melakukan penegakan hukum kepada terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan sehingga menyebabkan gejolak harga,” lanjut Samudi.
Sekretaris TPID Jabar Eddy Iskandar Muda Nasution menyampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka mempersiapkan seluruh jajaran lembaga/instansi yang tergabung di TPID akan risiko akhir tahun, antara lain:
Memantau ketersediaan pasokan dan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat; melakukan koordinasi bersama pelaku usaha untuk mengatasi keterlambatan/kekurangan stok kebutuhan pokok.
Kedua, meningkatkan pengawasan barang beredar agar masyarakat terhindar dari barang kadaluwarsa, barang selundupan serta barang impor yang tidak aman di konsumsi atau digunakan.
Ketiga, melaksanakan Operasi Pasar Beras (OPM); dan keempat mempercepat penyaluran subsidi beras sejahtera terutama bagi kabupaten yang belum mencapai target.
