BANDUNG – Data terakhir BPS per Maret 2016, menunjukkan angka kemiskinan Jawa Barat mengalami penurunan hingga angka 8,95%, lebih baik dibandingkan dengan angka kemiskinan di akhir tahun 2015 yang mencapai 9,57%. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap, dengan tercapainya penurunan ini, kedepannya target penurunan angka kemiskinan 1%/tahun dapat tercapai.
Terkait dengan itu, sangatlah diperlukan kerjasama antarpemerintahan dan strategi pendekatan pengurangan kemiskinan yang melibatkan semua pihak dan menyeluruh. Pendekatan dapat dilakukan dengan fokus yang lebih spesifik lagi, seperti langsung menyasar target misal pada rumah tangga sasaran, yang dapat dilakukan melalui perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi.
“Kendala yang kita hadapi dalam beberapa tahun ini adalah terkait dengan kesimpangsiuran data kemiskinan. Perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur, serta anekdot ‘data dimana-mana, tetapi dimana-mana tidak ada data’, telah menjadi problem klasik perencanaan serta pelaksanaan program penuntasan kemiskinan selama ini,” ungkap Wagub Deddy saat Rapat Koordinasi Program Pengurangan Kemiskinan di Kantor Bappeda Jabar, Jl. Ir. H. Juanda No. 287 Bandung, Rabu (19/10/16).
Hal yang Deddy jelaskan tersebut, berdampak pada masih munculnya perbedaan pada sasaran, serta target dalam program, atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Jika hal itu terus terjadi, maka sebesar apapun anggaran, hasilnya tidak akan optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.
Oleh sebab, kata Deddy, keberadaan basis data terpadu 2015, perlu dijadikan baseline data, terutama untuk sasaran dan target dari program penanggulangan kemiskinan untuk beberapa tahun ke depan.
Terkait dengan validitas data yang ada, Deddy mendorong Pusdalisbang serta TKPKD Jabar dan kabupaten/ kota, untuk sesegera mungkin melakukan validasi dan sinkronisasi pendataan.
Begitu pula bagi perangkat daerah lainnya, Deddy pun mendorong untuk menjadikan basis data terpadu tersebut sebagai dasar dalam setiap kegiatan penanggulan kemiskinan, termasuk dalam perencanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2017.
“Efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dan lintas pemerintahan, baik dalam perencanaan, maupun dalam pelaksanaannya,” kata wagub.
“Oleh sebab itu, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota harus lebih dioptimalkan, untuk mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada kejelasan target, yang tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan tepat anggaran,” imbuh Deddy.
Beberapa hal penting yang Deddy tekankan terkait peran penting TKPKD yakni melakukan koordinasi terpadu, meliputi komitmen yang kuat dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), sehingga menjadi dasar dalam pengembangan Renstra dan Renja dari Perangkat Daerah terkait.
Selain itu, diperlukan pula adanya evaluasi atas berbagai kebijakan program penanggulangan yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga alokasi anggaran kemiskinan yang direncanakan dan digulirkan, telah melalui proses koordinasi terpadu di TKPKD.
Lalu, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pengendalian atas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah, meliputi; pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut atas capaian tujuan semua program penanggulangan kemiskinan, kemudian pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan perangkat daerah di lapangan, lalu leading sector dalam evaluasi semua program penanggulangan kemiskinan daerah, serta secara sistematis melaporkan hasil pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan.
