BANDUNG – Dewan Kasepuhan Masyarakat Adat Jawa Barat yang tergabung dalam Baresan Olot Masyarakat (BOMA) Jabar mendukung aparatur negara, khususnya jajaran kepolisian, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
Pernyataan sikap BOMA ini menanggapi fenomena sosial-politik di Jabar yang akhir-akhir ini muncul sikap kontra terhadap ideologi negara dan konstitusi, simbol negara, serta keutuhan NKRI. Selain itu juga berangkat dari kehidupan yang selama ini rukun dan damaI di Jawa Barat di bawah naungan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertimbangan lainnya yaitu semboyan Provinsi Jabar Gemah Ripah Repeh Rapih merupakan perwujudan dari daerah yang subur makmur serta berkehidupan rukun dan damai, juga berdasarkan pandangan hidup Silih Asih Silih Asah Silih Asuh.
“Dukungan kami terhadap aparatur negara khususnya jajaran kepolisian ini dirasa perlu untuk dijadikan dasar atau penguatan terhadap tindak lanjut dan legitimasi publik,” tandas Sekjen BOMA Jabar Eka Santosa saat menemui Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan di Mapolda Jabar, Rabu (18/1/17). Karenanya BOMA memberi dukungan dan meminta baik pemerintah maupun Polri agar segera mengembalikan kerukunan dan kedamaian.
“Bilamana ada pihak atau siapapun yang tidak sesuai watak masyarakat Nusantara, harus diingatkan, sesuai cara kami selama ini,” tegas Eka yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Hejo.
BOMA Jabar menemui Kapolda di Mapolda Jabar untuk menunjukkan dukungannya terhadap Polda Jabar. Sejak Senin (16/1) malam, perwakilan para olot yang tergabung di BOMA Jabar melakukan Sawala Luhung (Musyawarah Besar) yang turut dihadiri Gerakan Hejo.
Hasil dari Sawala Luhung Boma Jabar menyikapi maraknya fenomena intoleransi dan anti terhadap ideologi Pancasila akhir-akhir ini bahwa Boma Jabar mengambil sikap jelas (tidak abu-abu), kembalikan nilai-nilai bermasyarakat dalam nuansa kearifan lokal.
Dalam kesempatan ini, secara pribadi Anton Charlyan, sapu oleh para Olot pada Sawala Luhung ini dinobatkan selaku Satria Lanang Pasundan. Pemberian gelar ini diharapkan dapat memperkuat diri, pun tugasnya dalam upaya penegakan hukum yang diembannya selama ini, maupun di masa mendatang dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
