CIMAHI – Lembaga Jaringan Suara Indonesia (JSI) merilis hasil survei terkait popularitas dan elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Cimahi, dalam focus group discussion yang dihadiri politisi, pakar hukum dan akademisi, di Hotel The Edge Baros, Jalan Baros Kota Cimahi, Minggu (22/1/17).
Dari hasil survei yang dilakukan pada 8 -12 Januari 2017 itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut tiga, Muhammad Ajay Priatna dan Ngatiyana memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas paling tinggi, dari dua pasangan calon pesaingnya.
Tingkat dukungan masyarakat kepada pasangan nomor tiga mencapai 37,1%, disusul pasangan calon nomor urut dua, Atty Suharti dan Achmad Zulkarnain dengan 21,5% dan pasangan Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani 19,6%. Sementara 17,6 persen menjawab tidak tahu atau belum memutuskan dan 4,3 persen merahasiakan jawabannya.
Manager JSI Rudi Ruswani mengatakan survei yang dilakukannya menggunakan metode multistage random sampiling, dengan jumlah responden 440 dan margin eror sekitar 4,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. “Jadi, metodenya hampir sama dengan yang dilakukan lembaga lain,” jelas Rudi.
Menurutnya, kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Atty Suharti menjadi penyebab utama anjloknya elektabilitas dan popularitas pasangan petahana.
“Oktober lalu kami juga sudah melakukan survei, pasangan nomor satu tinggi sekali. Angka kepuasannya juga di atas 70%. Tapi di survei kedua ini, kita lakukan setelah kejadian OTT dan ternyata 90% publik mengetahui sehingga publik mengalihkan dukungannya ke pasangan lain,” bebernya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas),Firdaus Arifin mengatakan, dari hasil survei JSI memang terlihat jika masyarakat Cimahi sudah mulai jenuh dengan rezim yang berkuasa di Cimahi. “Hampir 15 tahun Cimahi di bawah rezim yang saat ini berlangsung, dan tidak ada perubahan yang siginifikan bagi pembangunan di Cimahi,” ujar Firdaus.
Selain itu, imbuh Firdaus, masyarakat Cimahi juga harus mulai berfikir cerdas dan menentukan pilihannya, jika menginginkan perubahan. “Saya berharap masyarakat semakin cerdas dan bisa memilih pemimpin yang clean and clear, karena bagaimanapun memilih pemimpin yang penuh problem secara personal atau terlilit masalah hukum, nantinya akan berimbas pada stabilitas pemerintahan dan belum ada kejadian pejabat kena OTT bebas dan menang di praperadilan,” ucapnya.
