Bale JabarPamong

Gubernur Minta 7 Kokab di Jabar Tingkatkan LPPD

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat menerima Tim EKPPD Kemendagri di Aula Barat Gedung Sate, Senin (26/9). by Humas Pemprov Jabar
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat menerima Tim EKPPD Kemendagri di Aula Barat Gedung Sate, Senin (26/9). by Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kepada tujuh Pemda di Jabar yaitu Kota Bandung, Bekasi, Tasikmalaya dan Kota Sukabumi, kemudian Kabupaten Sumedang, Indramayu dan Kabupaten Purwakarta, agar meningkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kementerian Dalam Negeri mulai 26 September ini hingga seminggu ke depan.

Namun demikian ketujuh Kokab ini masih ada dalam posisi peringkat tinggi yaitu di angka penilaian 2.800. Tapi gubernur menginginkan agar dapat menembus angka 3.000, sehingga masuk peringkat sangat tinggi. Dengan begitu Provinsi Jabar akan tetap berada di tiga besar bahkan meningkat ke posisi kedua menggeser Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian LPPD tahun ini. Karena dalam penilaian LPPD laporan LPPD Provinsi tergantung dari kabupaten dan kota dibawahnya. Bila kabupaten dan kotanya mengalami kemajuan, maka secara otomatis akan meningkatkan kemajuan di provinsi.

“LPPD ini adalah pemeriksaan keseluruhan tidak hanya di provinsi, tapi juga kabupaten kotanya. Jadi Jabar tidak akan pernah mendapatkan terbaik tanpa disokong oleh terbaiknya kabupaten kota,” kata Aher saat menerima Tim EKPPD Kemendagri di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Senin (26/9/16).

“Tapi ketujuh kokab ini tidak parah. Posisinya masih tinggi di angka 2.800, tapi saya ingin di angka 3.000 yaitu sangat tinggi, agar Jabar tetap di tiga besar, target kita menggeser Jateng di posisi dua,” lanjut Aher.

LPPD merupakan laporan kinerja pemerintah daerah yang sangat lengkap yang merupakan gabungan antara laporan LKIP dan LKPD. Untuk tahun ini indikator penilainnya saja mencapai 700 poin. Hal ini menuntut keseriusan pemda dalam membuat laporan pertanggungjawaban rupiah demi rupiah anggaran yang telah dikeluarkan.

“Anggaran yang telah kita gunakan harus jelas peruntukannya, jelas fungsinya, jelas manfaatnya bagi masyarakat kita dan secara keuangan bisa dipertanggungjawabkan sehingga LKIP, LKPD dan LPPD-nya akan tinggi,” terang Aher.

Saat ini 19 kokab di Jabar yang sudah di angka tinggi penilaian LPPDnya yaitu, Kota Depok, Cimahi, Banjar Bogor dan Kota Cirebon, serta Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, Subang, Garut, Cianjur, Bandung, Bogor, Bekasi, Cirebon, Majalengka, Sukabumi, Kuningan, Tasikmalaya dan Kabupaten Karawang. Untuk Kabupaten Pangandaran belum masuk dalam penilaian karena masih daerah otonom baru.

“Insya Allah yang tujuh bisa sangat tinggi karena itu kita harus berlomba-lomba sekuat tenaga. Bila seluruhnya sudah sangat tinggi, maka Jabar aman, “ucapnya. Saat ini posisi pertama untuk laporan LPPD masih dipegang oleh Provinsi Jawa Timur, disusul Jawa Tengah kemudian Jawa Barat.

Ketua Tim Direktorat EKPPD Kemendagri, Gunawan MA mengatakan, bersama 10 anggota timnya akan melakukan evaluasi dan validasi terhadap capaian kinerja Pemrov Jabar dan seluruh kokabnya di Gedung Sate selama seminggu. “LPPD ini untuk memperoleh kepastian data capaian kinerja seluruh pemda agar valid dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Tujuannya sendiri, jelas Gunawan, untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemprov dan kokabnya setiap tahunnya. “Juga menetapkan peringkat dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kokab secara nasional,” imbuhnya. Penetapan peringkat dan penentuan status pemerintah daerah akan dilaksanakan akhir Desember mendatang.

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close