BANDUNG, balebandung.com – Polemik penolakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat makin mencuat. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti yang kini mengelola Susi International Beach Strip, menolak keras penempatan KJA tersebut.
Bukan hanya Susi, penolakan serupa juga datang dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata yang juga dikenal sebagai mantan Bupati Pangandaran dua periode, serta didukung oleh Bupati Pangandaran saat ini Citra Pitriyami.
Penolakan makin meluas dengan adanya Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), termasuk di dalamnya ada para nelayan.
Padahal KJA itu merupakan obyek riset Program Studi Perikanan Laut Tropis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad Pangandaran.
Wakil Ketua IKA Unpad Budi Hermansyah menyesalkan pernyataan ‘bodoh’ dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti kepada salah satu Guru Besar Unpad pada Rabu (13/8/25) lalu.
Menurut Budi, kata-kata itu tidak pantas terlontar dari mulut orang yang pernah menjabat sebagai menteri.
”Perkataan ‘bodoh’ yang ditujukan ke guru besar Unpad ini sangat tendensius. Ini sama dengan menghina Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi,” ungkap Buher, sapaan Budi Hermansyah dalam keterangannya, Senin 18 Agustus 2025.
Menurut Buher, apabila ada perbedaan pendapat soal KJA, pihaknya mempersilahkan untuk membantah sesuai ketentuan argumentasi ilmiah pula.
“Saya kira pihak Unpad akan sangat terbuka untuk menerima bantahan. Bukannya malah dibantah dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas,” ujarnya.
Buher mengibaratkan KJA Unpad ini adalah lab lapangan untuk budidaya lobster. Riset dimaksudkan agar kita jangan sampai kalah sama orang Vietnam yang mengambil bibit benih lobster (BBL) dari kita, lalu sukses dibesarkan di Vietnam.
Buher juga membeberkan ada pula KJA ala Susi Pudjiastuti yang disebut KJA Off Shore Pangandaran yang bekerjasama dengan pemerintah Norwegia saat Susi masih menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan KJA Off Shore ini diresmikan Presiden Jokowi
“Selain di Pangandaran, proyek KJA Off Shore ini juga ada di Karimunjawa dan Sabang (Aceh). Semuanya gagal total juga dihempas ombak? Padahal menelan APBN sampai Rp42 miliar. Sayang kan uang yang begitu besar malah jadi terbuang percuma,” ungkap Buher.
Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat, Iwan Mustofa menambahkan, KJA merupakan salah satu inovasi pemanfaatan sumber daya perairan dengan cara artifisial atau buatan, yang telah terkondisi secara khusus.
Menurut Iwan, KJA yang dibangun harus sesuai dengan kelayakan teknis, layak secara ekonomi maupun layak lingkungan, agar kegiatannya bisa berkelanjutan.
“Sejauh yang saya pahami, KJA ini penerapannya oleh Unpad. Tentu sudah melewati tata ruang laut Provinsi Jawa Barat yang ketat. Jadi, yang lain tidak boleh menolak, karena aturan sudah mengijinkannya,” terangnya.
Pada prinsipnya, kata Iwan, KJA ini amatlah membantu nelayan dalam beraktivitas. Ada kemudahan dalam pemanfaatannya dan dalam hal jaminan keselamatan pun lebih terukur.***
