CIMAHI, Balebandung.com – Konfederasi Aliansi serikat buruh Indonesia (KASBI) Cimahi memprotes kebijakan pemerintah yang akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai April 2016. Pemerintah diminta membatalkan rencana itu karena dianggap akan makin membebani hidup kaum buruh.
“Kami menolak keras rencana itu dan meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” kata Ketua KASBI Cimahi Minardi, Kamis (17/3/16).
Selama ini pun buruh sudah sangat direpotkan dengan kenaikan berbagai barang kebutuhan pokok sehari-hari. Apalagi kini jika rencana kenaikan iuran itu direalisasikan, pasti akan banyak buruh yang menjerit. Terlebih kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan upah, tapi malah justru banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pemerintah. “Jangan tambah beban rakyat lagi dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini akan berdampak buruk bagi buruh,” tegasnya.
Minardi menilai seharusnya negara hadir dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sudah tertuang dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan anggaran 5% dari APBN untuk kesehatan.
“Kan aneh justru beban itu dijatuhkan ke masyarakat. Kenapa pemerintah tidak menggunakan anggaran lima persen dari APBN saja seperti yang diamanatkan di UU Kesehatan,” ujarnya.*** (fik)
