PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta bersama pemerintah pusat, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) serta Kementrian Perhubungan, membahas persiapan serta Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta dalam penyesuaian RTRW perubahan dalam pembangunan jalur kereta cepat di Bale Nagri, Purwakarta, Rabu (2/3/16). Selain itu dalam pertemuan pun dibahas perihal kawasan yang akan dilintasi kereta cepat.
“Bulan ini sudah ada perkembangan di mana daerah yang terlewati sudah membentuk kajian dan analisis. Karena kita targetkan tahun 2019 sudah selesai kereta cepat ini, sehingga kita perlu analisis bersama dengan daerah yang menjadi kawasan perlintasan”, ungkap Yusrizal, Project Team Leader Kereta Cepat.
Purwakarta sendiri, sebut Rizal, akan dilintasi jalur kereta cepat ini sepanjang 22km. Pihaknya sudah melakukan kajian bersama BMKG,LIPI, Badan Geologi serta PT KAI.
“Secara lintasan ada 22 kilometer untuk Kabupaten Purwakarta. Setelah kita kaji ada beberapa wilayah yang harus diperhatikan, terutama kawasan tambang serta adanya patahan di beberapa titik di Purwakarta,” kata dia.
“Untuk tambang sendiri kita rekomendasikan agar ditutup, karena dalam jalur tersebut ada sensor yang sangat peka terhadap getaran. Apalagi di kawasan tambang tersebut jalur kereta api tersebut akan dibuatkan terowongan yang kedalamannya minimal di atas 40 meter”, tuturnya.
Adanya analisis ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyambut baik. Bahkan dirinya sudah mempersiapkan rancangan perubahan RTRW untuk pembangunan kereta cepat.
“Rancangan sudah disiapkan dan kita akan bahas terlebih dahulu untuk perubahan RTRW. Karena untuk ke depan dalam RTRW tersebut hanya akan memiliki 4 kawasan yaitu, kawasan industri, kawasan hijau, kawasan pertanian/peternakan serta perumahan”, kata Dedi.
Bupati menambahkan bila adanya penutupan tambang, pemerintah harus juga memperhatikan para pekerja tambang, sehingga dirinya meminta agar para pekerja tambang bisa diprioritaskan, baik dalam pabrik kereta api maupun pembuatan jalur. “Pabriknya kan di Purwakarta, sehingga kita minta prioritaskan yang bekerja adalah para pekerja tambang tersebut.
