BANDUNG – Korps HMI Wati (Kohati) Badko HMI Jabar wajib membantu KPU melakukan sosalisasi Pilgub Jabar 2018 terhadap 12 segmen sasaran sosialisasi khususnya bagi kelompok pemilih pemula.
“Apalagi keluarga besar Kohati pada umumnya merupakan pemilih muda, sehingga bisa mengajak dengan bahasa yang mudah dipahami orang seusianya,” kata Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq saat Dialog Kepemiluan dalam rangka sosialisasi Pilgub Jabar Keluarga Besar Kohati di Gedung KNPI Jabar, Jl. Sukarno-Hatta Bandung, Sabtu (4/2/18).
Menurut Endun, pemilih pemula perlu pendekatan khusus dengan bahasa khas pula. “Disinilah pentingnya peran Kohati, karena dengan karakter dan jiwa mudanya cenderung lebih mudah melakukan pendekatan kepada pemilih pemula,” kata Endun.
Menurutnya pemilih pemula biasanya bersifat kritis dan belum punya pilihan politik. “Sebagai senior di HMI, saya minta Kohati berperan dalam Pilgub Jabar, termasuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih pemula,” ungkap Endun.
Ketua Panitia Dialog, Ayunda Fauziah menyebut dialog bertema “Peran Perempuan : Sosialisasi dan Teropong Demokrasi Politik di Jawa Barat 2018” ini dihadiri 100 kader KOHATI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Ayunda berharap pilkada 2018 bersifat aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab. “Kaum perempuan perlu terlibat secara aktif. Gunakan hak suara dan dengan amanah pula. Dengan demikian kaum perempuan tidak hanya ikut-ikutan tetapi memilih secara cerdas,” tegasnya.
Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nina Yuningsih menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jabar 2013 hanya 63%. “Betapa besar angka pemilih atau sekitar 37 persen yang tidak memilih atau golput, meski sebenarnya KPU tidak mengenal istilah golput karena istilah resminya adalah tidak menggunakan hak pilih,” ungkap Nina.
Menurutnya angka yang tidak memilih bisa lebih besar dibanding raihan angka pemenang. “Oleh karena itu, semua pemilih harus menyempatkan diri mencoblos di TPS. Kalaupun para calon pemimpin dinilai tidak memadai, maka pilihlah salah satu di antara mereka yang terbaik,” terang Nina.
Ia juga mengingatkan keluarga besar KOHATI menjauhi praktik money politic, karena penerima dan pemberi sama-sama bisa dikenai sanksi pidana. “Jauhi stigma : moal nyoblos mun teu aya artos (tidak akan mencoblos kalau tidak ada uang),” tegasnya.
Oleh karena itu perlu pendidikan politik agar tidak terjadi demokrasi transaksional. “Jadilah pemlih cerdas, yakni memahami hakikat pemilu, menyadari arti penting pemilu, kenali calon, pastikan memilih dengan sah, dan awasi kinerja calon setelah terpilih,” pungkasnya.
