Bale Politik

Ono Surono Instruksikan Kader Perjuangkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kesehatan

Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono saat membuka Workshop Tiga Pilar Partai di Hotel Asrilia Bandung, Senin (26/8/19)

BANDUNG, Balebandung.com – Membangun Jawa Barat yang lebih baik dan maju diperlukan kerja seluruh komponen bangsa, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, termasuk seluruh Aparatur Sipil Negara dan seluruh rakyat.

Permasalahan dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan, di mana Pendidikan di Jawa Barat yang angka rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 8,15 (2018) atau baru mencapai kelas 2 (dua) SMP. Kemudian angka kematian ibu dan anak serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah, diperlukan perhatian khusus dengan menggerakkan seluruh tenaga pendidik dan kesehatan di Jawa Barat.

“Terutama para pegawai pemerintah non PNS (honorer/kontrak/PTT/Sukarelawan), yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka merupakan garda terdepan dalam pelay anan publik,” tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono kepada Balebandung.com, Kamis (29/8/19).

Atas dasar itu, Ono selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar menginstruksikan kepada kader partai yang ditugaskan di legislatif dan eksekutif untuk wajib memperjuangkan perbaikan kesejahteraan para pegawai Pemerintah Non PNS (honorer/kontrak/PTT/Sukarelawan), terutama yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan pada APBD murni 2020, di Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Saya instruksikan agar para kader PDI Perjuangan di Jawa Barat baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif untuk aktif memperjuangan kenaikan upah/ insentif secara bertahap sesuai dengan upah minimum Provinsi/Kabupaten/Kota,” tandas Ono.

Lebih dari itu, imbuh Ono, jaminan kesehatan dalam skema hubungan kerja antara Pemda dan para pekerja tersebut, juga harus diperjuangkan. “Sehingga iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemda hanya bagi perkerja (1 orang), namun manfaat mencakup untuk pasangan dan tiga orang anak,” jelas Ono.

Tentunya kepesertaan BPJS Kesehatan itu dengan memperhitungkan jangan sampai ada kepesertaan ganda, apabila pasangan sudah mengikuti jaminan kesehatan dalam skema pekerja.

Menurut Ono instruksi tersebut merupakan salah satu langkah konkret hasil dari rekomendasi Workshop Tiga Pilar Partai (struktur, legislatif dan eksekutif) yang diadakan di Hotel Asrilia, Bandung, 26-28 Agustus 2019.***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close