Bale Kota BandungPolitik Kota Bandung

PAC Hanura Kota Bandung Bantah Money Politic Pemilihan Ketua DPC

Rakorda dan Pelantikan Partai Hanura Jabar di Hotel Savoy Homman Bandung, Jumat (29/4).
Rakorda dan Pelantikan Partai Hanura Jabar di Hotel Savoy Homman Bandung, Jumat (29/4).

BANDUNG – Para Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Hati Nurani Rayat (Hanura) Kota Bandung menegaskan tidak ada money politic dalam proses Pemilihan Ketua DPC Kota Bandung periode 2016-2021. Penetapan  Endun Hamdun sebagai ketua terpilih saat Musyawarah Cabang II (Muscab) Agustus lalu telah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) partai.

Ketua PAC Hanura Cinambo Saeful Rochman menyebut bila pihak yang mengatasnamakan Forum PAC bukan bagian dari struktural Partai Hanura. Selain itu, bukan juga yang mewakili suara PAC di Kota Bandung.

“Mereka (Forum PAC) yang menyatakan ‘money politic’ bagian dari orang orang yang tidak paham bagaimana sih cara dalam berorganisasi yang baik,” kata Saeful kepada wartawan, Minggu (23/10/16).

Menurut Saeful, forum PAC itu hanya sempalan-sempalan sehingga bisa dikatakan ilegal karena dibentuk di luar dari stuktur. Saeful juga menegaskan jika mekanisme pemilihan Ketua DPC telah sesuai aturan.

“Pada Peraturan Organisasi (PO) Nomor SKEP/ 065/ DPP Hanura/ XI/ 2015 pasal 35 tentang persayaratan calon di poin a menyebut kader yang akan mencalonkan diri harus mendapat rekomendasi DPP. Kalau DPD hanya pihak yang menyelenggarakan,” terangnya.

Artinya, lanjut dia, rekomendasi itu menjadi rujukan di pemilihan ketua DPC periode 2016-2021 tanpa melalui voting. Terkait dana yang menjadi salah satu syarat bakal calon (balon), Saeful menilai bila hal itu bukan sesuatu yang mutlak.

“Dana itu bervariasi sesuai penafsiran tentang kebututuhan pengembangan partai khususnya PAC ke depan. Tidak ada nominal keharusan dan parameter agar terpilih menjadi ketua,” jelas Saeful.

Sebagai tim formatur DPC Hanura, dirinya juga membantah pernyataan seandainya proses pemilihan itu ada konspirasi DPD Jawa Barat. Saeful menambahkan isu bila dana dua kandidat yang mengalami kekalahan yakni Jhonson Panjaitan sebesar Rp465 juta serta Ade Fahruroji Rp150 juta diganti oleh ketua terpilih tanpa sebuah fakta. “Silahkan dibuka bila ada bukti. Poinnya proses pemilihan itu tidak menciderai aturan,” tantangnya.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Bandung Endun Hamdun menegaskan tidak benar bila dirinya yang memberikan ganti rugi deposit kepada kedua bakal calon yang kalah dalam pemilihan kursi ketua. Dia juga menilai bila persoalan internal yang terjadi di tubuh Hanura yang baru sekitar dua bulan dipimpinnya itu karena adanya miskomunikasi. “Itu tidak ada saya yang mengembalikan. Di sisi lain saya lihat memang ada indikasi untuk menggulingkan saya,” ungkap Endun.

Sebagai pimpinan terpilih, lanjut Endun, dirinya telah berkomunikasi dengan DPD Jabar dan DPP sebagai induk partai, agar persoalan ini segera selesai di internal. Disinggung sejauh mana pengaruh pasca berhembusnya kabar ini pada kepengurusan Hanura di Kota Bandung, Endun mengaku secara tidak ada.

“Yang saat ini terjadi pemberitaan itu mengganggu pihak DPD Jabar. Karena merasa sangat dipojokan dengan kabar itu,” pungkasnya.

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close