CANGKUANG – Pemerintah Kabupaten Bandung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab Bandung, Marlan, S.Ip.,M.Si bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kab Bandung, menggelar koordinasi harmonis antar instansi penyelenggara PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di wilayah Kab Bandung.
Marlan mengatakan, guna mewujudkan PKH yang kondusif, diperlukan adanya sinergitas berbagai pihak. Hal itu disampaikannya saat gelar Rakor PKH pada kegiatan peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, di Kec Cangkuang, Rabu (16/11/16).
“Koordinasi harmonis ini dibangun untuk mewujudkan PKH yang kondusif dan membangun sinergitas semua pihak yang terlibat. Sehingga program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin ini, bisa bermanfaat dengan maksimal,” ucap Marlan.
Menurutnya pelaksanaan PKH ini sudah berjalan selama 10 Tahun anggaran, yakni dimulai pada 2007. Sampai saat ini sasaran lokasi PKH adalah se Kabupaten Bandung, dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 72.667.
“Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan dari program saturnasi pada tahun 2016, yakni sebanyak 36.667 keluarga penerima manfaat PKH. Saat ini pendamping PKH di Kabupaten Bandung sebanyak 253 orang dengan 17 orang operator yang didanai oleh anggaran Kementrian Sosial,” sebut Marlan didampingi Kepala Dinas Sosial Nina Setiana.
Marlan mengungkapkan kegiatan PKH di Kabupaten Bandung telah berjalan lancar. Keberadaan keluarga penerima manfaat PKH ini sangat tergantung pada peran aktif pendampingnya, dalam pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan.
“Pendamping yang handal akan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan profesinya. Tidak sekedar menggugurkan tanggung jawab saja, tapi lakukan juga koordinasi berkesinambungan dengan RT, RW, pemerintah desa dan kecamatan untuk tujuan penanggulangan kemiskinan,” jelas Marlan.
Bersamaan dengan ini Marlan menjelaskan bahwa PKH ini sejak 2014 lalu sudah melangkah pada penguatan sektor ekonomi dengan kegiatan pemberdayaan bagi peserta PKH, transisi dan graduasi.
“Melalui kegiatan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau usaha ekonomi produktif dengan pemberian bantuan sosial dari Kemensos, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung, terdata 3.523 Kelompok Penerima Manfaat.
Lebih lanjut Marlan menguraikan, selain KUBE program komplementaritas PKH diantaranya Rastra, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional, Perbaikan Gizi, Program rumah tidak layak huni, asistensi lanjut usia, dan disabilitas berat.
“Dengan adanya komponen baru ini, PKH tidak mencangkup komponen kesehatan dan pendidikan saja. Tapi dengan beberapa program diharapkan bisa membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Nina Setiana menyatakan dukungannya terhadap para pendamping PKH. Karena menurutnya semua program yang dicanangkan tentu harus terpenuhi sarana dan prasarananya, termasuk ketersediaan ruang sekretariat PKH di tiap Kecamatan.
“Semua program akan lebih efektif jika sarprasnya memadai, termasuk ketersediaan ruang kerja para penamping PKH,” ucap Nina.
Memfasilitasi aspirasi dari para pendamping PKH, Nina mengatakan akan berupaya untuk merealisasikannya walau belum maksimal. Karena keberhasilan PKH ini tidak lepas dari peran aktif pendamping.
“Sebagai bahan evaluasi pendamping PKH, kedepannya akan dilakukan studi banding untuk melihat bagaimana program ini dilakukan di kabupaten/ kota lain,” kata dia.
Dari hasil rakor tersebut, pendamping PKH Kabupaten Bandung akan difasilitasi gedung yang digunakan sebagai sekretariat PKH. Selain itu Pemkab Bandung akan mengeluarkan surat intruksi atau sejenisnya kepada pada pihak kecamatan untuk mendukung aktivitas PKH di masing-masing wilayah di Kab Bandung.
