SOREANG – Pemkab Bandung bertekad meningkatkan poin penilaian SAKIP (Sistem Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang pada tahun sebelumnya hanya mencapai nilai 54,6 poin dengan predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 27 Januari 2017.
Karenanya sebagai tindaklanjut dari hasil penilaian SAKIP, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira berharap Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus jadi media evaluasi dan perbaikan Perangkat Daerah (PD), khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pelayanan publik.
“Kami berharap sosialisasi ini selain meningkatkan kapasitas aparatur, juga bisa memberikan peningkatan kinerja instansi PD secara umum dan berangsur pada nilai kinerja pemerintahan yang lebih baik. Kabupaten Bandung tahun kemarin kan nilainya CC, nah itu kita ingin tingkatkan untuk lebih bagus lagi,” kata Sekda usai sosialisasi Penyusunan LKIP di Bale Sawala Soreang, Senin (27/2/17).
Sesuai dengan aturan yang ada, lanjut Sofian, instansi harus melakukan reviu terhadap kinerja yang dilakukan. “Maka sebagai upaya evaluasi dan perbaikan demi tercapaianya visi dan misi daerah, LKIP wajib disampaikan sebagai media dan sarananya,” terangnya.
Sekda menambahkan, LKIP yang disampaikan akan jadi tolak ukur keberhasilan bagi setiap PD dalam melaksanakan program kerjanya. Ia berharap dari hasil LKIP, PD bisa merumuskan anggaran dengan berbasis kinerja, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan bisa lebih maksimal, sehingga keberhasilan sasaran visi misi pemerintah bisa terukur dan tercapai.
“Saya harap LKIP ini dijadikan alat ukur keberhasilan PD, baik dalam perumusan RPJMD, Rencana Kerja (Renja) bahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan skala prioritas bagi pelaksanaan pembangunan,” ucapnya.
Para Ka.Sub. Bagian (Kasubag) Penyusunan Program yang baru menjabat, kata Sofian, agar bisa meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya, sehingga LKIP yang disusun bisa lebih relevan, akuntabel dan terukur.
“Kasubag Penyusunan Program, dalam hal ini sebagai penyusun LKIP, juga harus cerdas. Melalui sosialisasi ini, semoga peserta bisa lebih meningkatkan kapasitasnya, bahkan LKIP yang disusun bisa berkualitas sesuai dengan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), sehingga indikator dari program yang dilakukan PD harus pada level outcome (hasil) yang bisa terukur,” tutur sekda.
Sementara Kepala Bagian Organisasi Yudhi Abdurrahman menuturkan, LKIP yang disusun oleh PD harus menetapkan indikator kinerja dalam setiap dokumen perencanaan secara spesifik.
“Dari dokumen perencanaan, indikator yang disusun harus dapat dicapai, terukur, berjangka waktu tertentu dan dapat terpantau, sehingga pelaksanaan juga hasilnya dapat lebih terarah dan tepat sasaran,” kata Yudhi.
Sebagai tindaklanjut dari hasil penilaian SAKIP beberapa waktu lalu, dari 54,6 point dengan nilai CC untuk Pemkab Bandung, Yudhi berharap sosialisasi ini selain meningkatkan kapasitas aparatur, juga bisa memberikan peningkatan kinerja instansi PD secara umum dan berangsur pada nilai lebih baik.
“Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut pendampingan SAKIP oleh Kemenpan RB beberapa waktu lalu, diharapkan agar transparansi dan akuntabilitas kinerja PD bisa meningkat serta mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan konsisten,” pungkas Yudhi.
