SOREANG,balebandung.com – Jajaran Polresta Bandung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Sosial melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Hotel Grand Sunshine Soreang, Jumat (2/9/2022).
Pelaksanaan FGD itu berkaitan dengan sosialisasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantalan sosial di wilayah Kabupaten Bandung. Sosialisasi itu turut dihadiri Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugrah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Indra Respati, perwakilan Pertamina dan sejumlah pihak lainnya.
Pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Persis, Muhamadiyah, dan Ormas Islam lainnya, para pengurus serikat pekerja/serikat buruh, BEM Mahasiswa, perwakilan ojek online turut hadir dalam sosialisasi tersebut.
Sosialisasi itu berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak.
Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, pelaksanaan sosialisasi pengalihan subsidi BBM ke bantalan sosial di wilayah Kabupaten Bandung dengan melibatkan berbagai unsur itu, merupakan instruksi dari Mabes Polri.
“Kita melaksanakan FGD sesuai dengan instruksi dari Mabes Polri, untuk melaksanakan sosialisasi. Bahwa kami menyampaikan sosialisasi atau FGD ini, berkaitan dengan pengalihan subsidi BBM kepada bantalan sosial,” kata Kusworo kepada wartawan usai sosialisasi.
Pihaknya mengundang organisasi mahasiswa maupun para ketuanya, di antaranya dari PMII, SEMMI, IMM, kemudian dari Ormas Islam, yaitu PCNU, Muhammadiyah, Persis dan para ketua serikat buruh se-Kabupaten Bandung. Juga mengundang ojek online dan para Bhabinkamtibmas.
“Disini kami menyampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Kemudian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, berkaitan dengan penyaluran bantalan sosialnya. Kemudian dari Pertamina, terkait bagaimana perbandingan BBM di Indonesia maupun di Kabupaten Bandung dengan negara-negara lainnya. Dan apa yang menjadi penyebab dan latarbelakang, dan sebagainya. Alhamdulillah bisa dimengerti dan dipahami oleh para organisasi mahasiswa, para pengurus Ormas Islam, dan juga para serikat buruh dan ojek online,” tuturnya.
Kusworo mengatakan, pada pertemuan sosialisasi itu, nantinya dari Dinas Sosial akan melakukan pengecekan berkaitan dengan warga masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan.
“Jangan sampai ada warga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, tapi tidak menerima bantuan. Sebaliknya yang tidak berhak mendapatkan, justru mendapatkan bantuan,” katanya.
Kusworo mengatakan, para ketua maupun pengurus yang hadir pada sosialisasi tersebut, untuk kembali mensosialisasikannya kepada organisasinya masing-masing.
“Kegiatan ini juga disiarkan secara live, sehingga bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat luas. Jika nantinya ada dari organisasi ingin melaksanakan sosialisasi lebih, kami akan bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bandung sehingga amsyarakat bisa mengetahui secara detail kebijakan-kebijakan ini. Insya Allah berpihak kepada rakyat,” katanya.
Kapolresta Bandung mengatakan, tugas pokok Polri adalah menciptakan suasana kondusif, keamanan dan ketertiban.
“Disini kami pro aktif untuk mengundang, dan menggandeng pemerintah untuk memberikan penjelasan dan ini bisa dipahami,” katanya.
Ia mengatakan, pelaksanaan sosialisasi itu selain ada kekhawatiran dan dampak atau gejolak dari kenaikan harga BBM tersebut. “Mereka (masyarakat) belum mendapatkan informasi sepenuhnya, sehingga diharapkan mereka mendapatkan informasi sepenuhnya dan dipahami oleh masyarakat. Alhamdulillah, semua bisa memahami dan bersama-sama untuk menindaklanjuti mengkroscek terkait pemutakhiran data,” katanya.
Kusworo mengatakan, pelaksanaan sosialisasi ini berkaitan dengan tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan keteetiban masyarakat.
“Untuk menjaga kondusifitas masyarakat, tentunya kami ingin memberikan sosialisasi terlebih dahulu berkaitan dengan isu-isu yang ada supaya para ketua yang hadir pada sosialisasi tersebut, bisa memberikan informasi kepada organisasinya setibanya dari pelaksanaan sosialisasibtersebut,” kata Kusworo.
Menurutnya, para peserta yang hadir di acara FGD itu mendapatkan informasi langsung dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta dari Dinas Sosial berkaitan dengan bagaimana pengalokasian atau peralihan subsidi BBM ke bantalan sosial.
“Apakah nanti ke BLT (bantuan langsung tunai), apakah itu ke bantuan usaha, atau bantuan lainnya yang dijelaskan oleh Pak Kadis Perdagangan dan Perindustrian,” kata Kusworo.
Kapolresta Bandung mengatakan, terkait pendistribusian bantalan sosial ini bisa sampai ke masyarakat menengah ke bawah, bisa dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial.
“Yang tentunya perlu kita kawal juga, supaya tepat sasaran. Tentunya bagaimana harga minyak dunia, tentang harga BBM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara lain, dijelaskan oleh perwakilan Pertamina yang turut hadir dalam sosialisasi,” katanya.
Kusworo berharap, para peserta FGD yang hadir bisa meneruskan atau menyampaikan informasi lanjutan ke masyarakat sekitar.
“Polisi selain melakukan langkah-langkah preventif, juga melakukan patroli ke seputaran SPBU-SPBU, sosialisasi dan lain sebagainya,” katanya.
Ia pun melihat subsidi BBM dirasakan tidak tepat sasaran, banyak dari kalangan menengah ke atas yang menikmati subsidi BBM. Kapolresta Bandung pun berharap subsidi BBM tersebut tepat sasaran dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.
“Kita berharap acara ini (FGD) bermanfaat bagi kita semua, dan informasi ini disosialisasikan lagi kepada masyarakat sekitar,” katanya.
Ia mengatakan, rencana kenaikan BBM ini dipicu oleh perang Ukraina dan Rusia. Kemudian dibandingkan dengan negara lain, bensin sudah di angka Rp 30.000/liter, sedangkan di Indonesia Pertalite masih Rp 7.650/liter.
Subsidi BBM, katanya, nantinya dialihkan untuk BLT, subsidi usaha dan lainnya. ***
