BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga Kota Bandung di Lapangan Taman Pendawa, Jl. Pendawa Kota Bandung, Rabu (12/4/17).
Pembagian KIP dan KIS, PKH dan PMT ini bertujuan untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Presiden Jokowi mengatakan dia ingin anak-anak Indonesia bisa bersaing dan tidak kalah berkompetisi dengan anak-anak negara lainnya, sehingga saat ini pemerintah fokus terhadap pembenahan kualitas generasi mulai dari ibu hamil (anak masih dalam kandungan).
Presiden juga menekankan mengenai penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bagi masyarakat yang memiliki KIS, mereka berhak atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Untuk itu, Jokowi minta bagi masyarakat yang memiliki KIS’ namun tidak mendapat layanan atau pelayanan kesehatan tidak baik di Puskesmas atau RS, agar melaporkan hal tersebut kepada pemerintah.
“Karena yang pegang ini (KIS) bukan nggak bayar lho ya, rakyat memang nggak bayar, betul. Tapi pemerintah membayar rumah sakit, jangan keliru. BPJS nih yang bayar ke rumah sakit. Jadi apa-apa tuh bayar. Kalau dilayani nggak baik, hati-hati, dokternya hati-hati, direktur rumah sakitnya hati-hati. Kalau diulang-ulang terus (pelayanan tidak baik), saya akan perintah dicopot,” tandas presiden.
Terkait KIP, Jokowi meminta setiap siswa yang mendapat KIP agar bisa menggunakan program bantuan tersebut dengan baik untuk program pendidikan, seperti membeli buku, sepatu, seragam, tas, dan lainnya.
Melalui KIP, setiap siswa SD penerima KIP mendapat bantuan Rp 450 ribu per tahun, siswa SMP sebesar Rp 750 ribu per tahun, serta siswa SMA/SMK sebesar Rp 1 juta per tahun.
“Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau tahu uang yang dari KIP dipakai buat beli pulsa, akan dicabut kartunya, ya. Kita janjian ya. Karena ini setiap tahun akan diberikan,” ucap Jokowi.
Sementara untuk PMT dimulai dari ibu hamil, balita, dan anak usai sekolah. Makanan berupa biskuit penuh gizi ini punya aturan dalam konsumsinya. Jokowi mengatakan makanan ini diberikan sebagai investasi jangka panjang.
Untuk ibu hamil umur kandungan 1-3 bulan cukup memakan biskuit dua keping/hari, dan kandungan 4-9 bulan tiga keping/hari. Sementara untuk balita umur 6-11 bulan delapan keping/hari, umur 1-5 tahun 12 keping/hari, dan untuk anak usia sekolah cukup memakan enam keping/hari.
“Kenapa ini kita berikan? Ini adalah investasi jangka panjang. Menanamnya sekarang, tapi panennya nanti 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Karena kalau ibu-ibu hamil – yang ada di kandungan itu tidak dirawat dengan baik, anak kita menjadi tidak sehat ke depan, menjadi tidak pintar. Ini komposisi gizinya sudah dihitung dan komposisi gizinya tinggi, tapi makannya betul-betul diatur,” terang Jokowi.
Untuk PKH setiap keluarga diberikan Rp 1.890.000. Namun, bisa diambil empat kali di bank yang sudah ditunjuk pemerintah. Masyarakat penerima PKH untuk pertama kali bisa mengambil bantuan ini Rp 500 ribu. Jokowi mengungkapkan PKH ini bisa tidak digunakan atau disimpan sebagai tabungan.
“Namun, saya mengingatkan sebelum megambil itu sudah ada rencana untuk apa. Untuk tambahan gizi anak, bisa. Untuk pendidikan bisa. Untuk tambahan usaha kecil-kecilan juga bisa. Tapi ini ga bisa buat beli rokok suami, ya. Kalau ketauan bisa dicabut PKH-nya,” pesan Jokowi.
Sementara Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek dalam laporannya menyebut pada kesempatan ini dibagikan sebanyak 157 KIS, 250 KIP, Kejar Paket A, B, dan C untuk 440 orang terdiri dari 100 paket SMK, 239 PKH masing-masing akan menerima Rp 1.890.000 per tahun, serta PMT untuk anak-anak balita sebanyak 100 orang, 100 ibu hamil, dan anak-anak sekolah 100 orang.
Lebih lanjut, Menkes Nila pun mengungkapkan angka gizi kurang di Provinsi Jawa Barat — baik untuk anak pendek dan balita kurus ada di bawah angka rata-rata nasional. Namun, Nila juga mengingatkan angka tersebut masih ada di atas angka yang diminta oleh WHO. Tapi ada juga beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah ada di bawah angka rata-rata WHO.
“Untuk keadaan gizi di daerah Provinsi Jawa Barat, semuanya untuk gizi kurang, untuk anak pendek dan balita kurus, semua di bawah angka nasional. Jadi baik sekali angka di Provinsi Jawa Barat ini,” ungkap Nila dalam laporannya di hadapan Presiden Jokowi dan Gubernur Aher disambut tepuk tangan masyarakat.
