NGAMPRAH – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat terpaksa mengajukan pinjaman dana ke Kementerian Keuangan sebesar Rp 300 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menuntaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah KBB.
“Sudah kita kirim ke pusat pengajuannya (proposal pinjaman). Tinggal menunggu tim dari kementerian untuk melakukan kajian dan survei ke Bandung Barat. Mudah-mudahan pusat bisa menyetujui pengajuan dari kami sehingga pembangunan jalan di tahun ini bisa tuntas. Itu sesuai dengan keinginan Pak Bupati,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Anugerah di Ngamprah, Rabu (6/2/19).
Menurut dia, berdasarkan kajian serta penghitungan di lapangan, untuk menuntaskan pembangunan jalan ini membutuhkan anggaran hingga Rp 500 miliar. Sementara, tahun ini alokasi anggaran khusus pembangunan jalan yang ada di PUPR hanya sebesar Rp 189 miliar untuk 300 paket, yang naik dua kali lipat dibanding tahun lalu.
“Artinya kekurangan hanya Rp 300 miliar saja jika ingin menuntaskan jalan di tahun ini. Opsinya kita mengajukan pinjaman dana ke kementerian,” kata dia.
Bila kementerian menyetujui anggaran tersebut, lanjut Anugrah, maka akan dihitung berapa cicilan dan jangka waktu yang akan dibayarkan oleh Pemkab Bandung Barat ke Kementerian Keuangan.
“Makanya dari tim mereka akan menghitung potensi pembayaran serta jangka waktunya bisa 3 sampai 5 tahun selesai. Kalau kita pasti optimis mampu membayar cicilannya. Tiap tahun kita kan dapat anggaran infrastruktur. Jadi, bisa dibayarkan untuk cicilan dari situ,” terangnya. Ia menyebutkan jika sudah ada peluang diberi pinjaman tentu hal ini harus dibahas bersama DPRD.
Untuk pembangunan infrastruktur jalan tahun ini, sebut dia, ditargetkan bisa berjalan di bulan depan. Saat ini, pihaknya tengah melakukan persiapan lelang di LPSE.
“Yang paling besar anggaran khusus jalan di tahun ini memang untuk selatan mulai dari Cihampelas-Cililin-Gununghalu-Rongga. Sekarang kalau dihitung jalan mulus baru 80 persen saja,” ungkapnya.
Sementara rencana pelebaran jalan dari Cililin-Rongga yang menyedot anggaran Rp 200 miliar, kata dia, akan menggunakan anggaran dari Bantuan Gubernur (bangub).
“Betul, Pak Bupati ingin ada pelebaran jalan di selatan tapi itu dari bangub. Sementara, untuk pembukaan akses jalan Cikalongwetan-Cisarua itu akan menggunakan CSR dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” pungkasnya.***