SOREANG,balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di antaranya banjir genangan, banjir bandang, longsor, gerakan tanah, gempa bumi dan angin puting beliung.
Di antaranya melalui kegiatan sosialisasi maupun pembentukan desa tangguh bencana (destana), dan keluarga tanggung bencana daerah aliran sungai (KATA BEDAS) yang sudah dilaksanakan di sejumlah desa di Kabupaten Bandung. Di antaranya, kegiatan KATA BEDAS di Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung.
Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mengatakan, dalam pelaksanaan bimtek destana itu nantinya para peserta diberikan teori. Adapun nara sumber berasal dari BMKG, PVMBG, FPRB dan pelaksanaan praktek bagaimana peserta bimtek membuat peta rawan bencana di daerahnya dan selanjutnya hari terakhir akan diberikan simulasi bencana.
“Sebelumnya, BPBD Kabupaten Bandung telah melaksanakan sosialisasi desa tangguh bencana di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi dan Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin, dan kegiatan KATA BEDAS di Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung,” kata Bupati Dadang Supriatna didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama kepada wartawan di Soreang, Minggu (21/8/2022).
Menurut Bupati Dadang Supriatna, dalam pelaksanaan sosialisasi destana dan KATA BEDAS itu, dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana.
“Sosialisasi desa tangguh bencana (atau kelurahan tangguh bencana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana,” jelas Dadang Supriatna.
Dikatakannya, pembentukan desa tangguh bencana itu, mengingat semua bencana pada dasarnya bersifat lokal. “Untuk itu, kesiapsiagaan dimulai dari setiap individu/kelompok masyarakat. Pembentukan desa tangguh bencana untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Kang DS berharap dengan dibentuknya desa tangguh bencana, dapat menguatkan peraturan Perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
“Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana,” sebutnya.
Kemudian, imbuh orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini, dalam upaya penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
“Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel. Selain itu untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik,” urai Bupati Bandung.
Kang DS mengatakan, realitas penanggulangan bencana adalah tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa dalam kerangka kolaborasi, integrasi dan implementasi nyata pengurangan risiko bencana dapat tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat. “Mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi/pakar, dan media,” katanya.
Kang DS berharap dengan dibentuknya desa tangguh bencana di sejumlah desa di Kabupaten Bandung itu, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dipersiapkannya program desa tangguh bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana,” katanya.
Ditambahkan Uka Suska Puji Utama, masyarakat desa dapat menyusun rencana pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana secara partisipatif. “Lebih penting lagi melaksanakan model pembangunan berbasis risiko bencana, sehingga masyarakat pada akhirnya memiliki kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana yang ada di wilayahnya,” kata Uka Suska.
Ia pun mengungkapkan permasalahan utama dalam penanganan atau penanggulangan bencana yaitu, masih adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pendanaan dan sarana prasarana.
“Untuk itu perlu ada langkah-langkah dan strategi, di antara mengefektifkan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dengan program desa tangguh bencana di tingkat desa sesuai kewenangannya. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan kecamatan dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana,” ujar Kepala Pelaksana BPBD ini.
Uka Suska mengungkap, strategi lainnya adalah menyusun rencana penanggulangan bencana di tingkat desa.
“Mendorong dan mengoptimalkan dana desa untuk penanganan dan penanggulangan bencana di tingkat desa. Memperkuat penanganan bencana di tingkat desa dengan mengoptimalkan peran relawan,” pungkasnya.***
