BANDUNG – Reformasi birokrasi Kota Bandung hampir rampung. Setiap elemen birokrasi sudah dibenahi, mulai dari akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, hingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Akuntabilitas kinerja Kota Bandung sudah diapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan nilai A, satu-satunya di Jawa Barat. Hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah juga telah mendapatkan rapor hijau dari Ombudsman RI terkait pelayanan publik. LPPD Kota Bandung juga diapresiasi baik oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
Kendati begitu, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil masih harus menuntaskan satu pekerjaan lagi, yakni pembenahan pelaporan aset dan keuangan Kota Bandung untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Guna mencapai tujuan itu, Ridwan mengadakan studi banding ke Kota Sukabumi yang telah tiga tahun berturut-turut mendapat opini WTP. Studi banding itu adalah rekomendasi dari BPK.
“Saya membawa rombongan untuk saling belajar, mudah-mudahan hasil nanti studi banding dengan Sukabumi bisa membawa perubahan juga,” ujar Ridwan di Balai Kota Sukabumi, dirilis Humas Pemkot Bandung, Kamis (31/8/17).
Selain itu, Ridwan juga bertukar pikiran dengan Wali Kota Sukabumi HM. Muraz terkait optimalisasi pariwisata. Kota Bandung adalah kota wisata yang dikunjungi 6 juta turis setiap tahun. Pertukaran uangnya mencapai Rp6 triliun. “Jadi bukan tidak mungkin produk Sukabumi ini punya etalase di Bandung, jualan di Bandung,” ujar Ridwan.
Ia lalu menyarankan Muraz untuk mencoba menata ulang kemasan produk-produk Sukabumi menjadi lebih menarik. Ia mencontohkan moci yang menjadi khas Sukabumi. “Kalau cara membungkusnya premium bisa menangkap segmentasi-segmentasi yang lebih luas dan lebih mahal,” sarannya.
