BANDUNG – Sekretaris Komisi D DPRD Kab Bandung Dadang Supriatna menilai sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat masih lemah, khususnya terkait antisipasi beredarnya Kartu BPJSKes palsu. Kondisi ini membuat warga tidak memperoleh pengetahuan soal mekanisme pendaftaran kartu BPJSKes, hingga akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapat keuntungan.
“Aspek sosialisasi ini juga kurang maksimal. Padahal ini harus dilakukan secara massif,” kata Dadang kepada Balebandung.com, Rabu (27/7/16).
Menurut Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, sosialisasi terkait BPJS Kes menjadi hal yang penting agar program tersebut bisa berhasil dan dirasakan masyarakat luas. Sosialisasi seharusnya harus dilakukan sampai ke tingkat desa hingga RT/RW. Jika ini dilakukan, tentu kejadian pemalsuan kartu BPJS Kesehatan bisa diminimalisir.
“Dengan pemalsuan yang terjadi di Kabupaten Bandung ini, itu berarti sosialisasinya belum sampai ke tingkat yang paling rendah, padahal itu harus,” tandas DS yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab Bandung ini.
Selain itu, DS juga menilai kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJSKes belum maksimal. Menurut dia, kinerja Dewas perlu segera dievaluasi agar kejadian pemalsuan kartu BPJSKes serupa tidak terulang. “Kinerja Dewas harus dievaluasi dan juga ditingkatkan,” pungkasnya.
