SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah Bandung Raya sebagai kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Bandung, khususnya banjir, kemacetan, sampah dan tata ruang.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung, yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin 20 April 2026.
Menurut KDS, kompleksitas persoalan di Kabupaten Bandung tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja, mengingat keterkaitan historis dan geografis kawasan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Persoalan banjir, kemacetan, sampah, dan tata ruang ini harus diselesaikan bersama. Kami siap berkolaborasi, termasuk menyiapkan dukungan anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, semangat kebersamaan yang pernah menjadi kekuatan Kabupaten Bandung di masa lalu, sebelum pemekaran wilayah, perlu kembali dihidupkan untuk menjawab tantangan pembangunan saat ini. Dengan sinergi antardaerah, diharapkan berbagai isu strategis dapat ditangani secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Di sisi lain, KDS juga memaparkan bahwa pembangunan daerah terus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif, dari minus 7,5 persen pada 2021 menjadi 6,38 persen pada 2025, yang ditopang sektor industri, pertanian, pariwisata dan UMKM.
Selain itu, Pemkab Bandung juga memperkuat fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, di antaranya melalui program beasiswa BESTI, penguatan tenaga kesehatan, serta dukungan terhadap program nasional seperti Sekolah Rakyat dan koperasi desa/kelurahan merah putih.
KDS juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti Pangalengan dan Pacira. Ia menyebut, kondisi tersebut banyak dialami oleh pensiunan dengan penghasilan terbatas, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan peran pemerintah provinsi adalah mengorkestrasi pembangunan antardaerah agar berjalan selaras. Ia juga menyoroti pentingnya mengembalikan konsep pembangunan berbasis lingkungan, khususnya dalam pengelolaan kawasan Bandung yang dikenal sebagai wilayah peradaban air.
“Kita harus benahi tata ruang. Jangan bangun bangunan di kawasan rawa atau sawah. Ini menjadi akar persoalan banjir yang terus berulang,” ujar Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Ia juga mendorong penguatan sektor pertanian dan penghijauan di wilayah Bandung Selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi, yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Ia juga mendorong kebijakan penghijauan di kawasan Bandung Selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi, dengan dukungan insentif bagi masyarakat. Selain itu, konsep pemberdayaan petani melalui pengembangan homestay dinilai dapat menjadi peluang ekonomi baru berbasis masyarakat pada sektor pariwisata.
“Kita akan bantu renovasi rutilahu para petani teh agar menjadi rumah panggung estetik yang di dalamnya ada empat kamar, dua kamar untuk dia dan keluarganya, dua kamar lagi jadi homestay supaya mereka dapat penghasilan tambahan dari sana,” jelas KDM.
Dengan berbagai tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Bandung Raya secara menyeluruh.***
