JAKARTA, Balebandung.com – Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakhiri objek proses pemakzulan atau impeachment yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan.
Menurut Andi Asrun, penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan MPR RI membuat proses impeachment kehilangan objek perkara. Ia mengaitkan hal tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.Press-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam keterangan tertulisnya, Andi Asrun menjelaskan bahwa Putusan MK tertanggal 6 Oktober 2026 memuat pertimbangan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang harus dibuktikan melalui dokumen resmi.
MK, sebagaimana dikutip Andi Asrun dalam rilisnya, menegaskan bahwa “syarat pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen resmi seperti ijazah dan menyoroti perlunya verifikasi administrasi yang lebih lekat oleh KPU”.
Ia juga mengutip pertimbangan MK yang menyatakan, “Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, atau sertifikat, atau diploma di luar negeri, yang secara faktual tidak ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan.”
Selain itu, Andi Asrun menyoroti pertimbangan MK mengenai frasa berpendidikan paling rendah tamat sekolah yang menurutnya harus dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan semata-mata dinilai berdasarkan kesetaraan pengetahuan.
Lebih lanjut, ia mengaitkan pertimbangan tersebut dengan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada November 2026. Putusan tersebut, menurut Andi Asrun, membatalkan Surat Keterangan (SUKET) Penyetaraan Pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rilisnya, ia mengutip amar putusan MA yang menyatakan bahwa “Suket Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, serta mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabutnya.”
MPR Diminta Proses Pemilihan Wapres Pengganti
Terkait konsekuensi pengunduran diri tersebut, Andi Asrun berpandangan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ia menyebut Presiden harus mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI untuk dipilih sebagai pengganti, dengan usulan calon berasal dari unsur partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden.
Andi Asrun juga menegaskan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, menurutnya, pengunduran diri Gibran tidak hanya berdampak pada berakhirnya proses impeachment yang berkaitan dengan persoalan tersebut, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ketatanegaraan berupa kebutuhan mengisi jabatan Wakil Presiden untuk melanjutkan masa jabatan 2024–2029.***
