SOREANG, balebandung.com – Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung mendapat penilaian positif dari masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKAD pada Semester I 2026 mencapai 93,3 dengan predikat A atau Sangat Baik.
Nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian IKM BKAD pada 2025 yang berada di angka 88,49. Artinya, dalam setahun terakhir tingkat kepuasan terhadap layanan BKAD naik 4,81 poin.
Kepala BKAD Kabupaten Bandung Yana Rosmiana mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan bagi jajaran BKAD untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.
“Nilai ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yana di Soreang, Rabu (9/9/206).
Menurut dia, predikat sangat baik tersebut bukan sekadar angka hasil survei. Penilaian masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi BKAD untuk melihat sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna layanan.
“Pelayanan publik akan terus kami arahkan agar semakin profesional, responsif, efektif dan berkualitas,” katanya.
BKAD merupakan perangkat daerah yang menangani urusan strategis pemerintah daerah, terutama pengelolaan keuangan dan aset daerah. Karena itu, kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Capaian IKM 93,3 tersebut sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dibanding hasil pengukuran tahun sebelumnya. Dalam informasi resmi BKAD, nilai IKM 2025 tercatat 88,49 dengan kategori A.
Yana mengatakan peningkatan tersebut tidak membuat BKAD berpuas diri. Sebaliknya, hasil survei menjadi pijakan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan standar pelayanan.
“Capaian IKM bukan sekadar angka penilaian. Ini menjadi bahan evaluasi dan dorongan untuk terus melakukan pembenahan,” ujarnya.
Selain pelayanan, BKAD Kabupaten Bandung juga tengah memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi. Pada Agustus 2026, Pemkab Bandung meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi belanja pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
Dengan peningkatan kepuasan layanan dan penguatan digitalisasi pengelolaan keuangan, BKAD berupaya memastikan pengelolaan keuangan serta aset daerah tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan pelayanan yang semakin mudah dan responsif.
“Kami tentu tidak berhenti di angka 93,3. Ini menjadi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan dan terus memberikan pelayanan yang lebih baik,” kata Yana.****
