NGAMPRAH– Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil langkah cepat. Meminta pihak Kecamatan Cihampelas selalu panwascam pilkades, mengusut tuntas atas dugaan kasus pungutan liar (pungli) kepada bakal calon kepala desa (Cakades) Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), oleh panitia pilkades setempat.
“Kasusnya saat ini ditangani kecamatan selaku panwascam pilkades setempat,” ujar Kepala DPMD KBB, Wandiana dihubungi ragam daerah, Minggu (14/10/2021).
Atas dugaan tersebut, Wandi mengatakan, masih menunggu laporan dari kecamatan. “Kronologisnya dan kebenarannya kami masih menunggu laporan dari kecamatan,” ungkapnya.
Pihaknya belum bisa mengambil tindakan sebelum ada laporan dari pihak kecamatan. Kendati begitu, Wandi menegaskan, pungutan itu dilarang dan menyalahi aturan yang berlaku.
“Semua kegiatan tahapan-tahapan pilkades anggarannya dari APBD dan APBDes. Jadi enggak boleh memungut kepada masyarakat apa lagi ke calon kades,” sebutnya.
Soal minimnya dana desa yang disangkakan panitia pilkades desa untuk pelaksanaan pilkades, Wandi mengatakan, masalah itu sudah ada perhitungannya. “Kan dari APBD sudah diperhitungkan juga bukan dari DPMD dari Bankeu (bantuan keuangan),” ungkapnya.
Makanya, lanjut Wandi, pihaknya meminta camat selaku panwas dan pembinaan kepada pemerintahan desa untuk melihat administrasinya.
“Pertanggungjawabannya gimana? Dari dana yang sudah diterima dan pengeluaran kan tahapan-tahapan masih berlangsung,” pungkasnya.
Kasus tersebut mencuat, setelah salah satu kuasa hukum balon cakades melaporkan adanya dugaan pungli kepada cakades dalam proses seleksi.
Dugaan itu, tiap cakades dimintai uang Rp 8 juta sebagai biaya pelaksanaan seleksi cakades. Jika tidak menyerahkan uang hingga batas waktu pukul 00 dianggap mengundurkan diri. Karena ketakutan, cakades terpaksa menyerahkan uang itu. “Karena dianggap mengundurkan diri dengan terpaksa saya menyerahkan uang,” kata Balon Cakades Singajaya, Reni Nuraeni. ***
