BANDUNG – Pada tahun 2030 Indonesia diproyeksikan akan jadi salah satu negara berpengaruh di dunia, yaitu masuk dalam tujuh besar ekonomi dunia. Untuk mendukung hal tersebut, perlu keterlibatan berbagai pihak salah satunya Humas guna memberikan citra positif negara dalam berbagai bidang serta menyokong reputasi Indonesia 2030.
Sejalan dengan hal tersebut, Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) menggelar Konvensi Nasional Humas (KNH) 2016, yang merupakan konvensi terbesar para pemangku kepentingan Humas se-Indonesia yang digelar di Bandung, 27 – 28 Oktober 2016. Konvensi ini mengambil tema “The Power of PR: Membangun Reputasi Indonesia 2030”.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang hadir pada acara pembukaan KNH 2016 di Hotel Aryaduta, Jl. Sumatera Kota Bandung, Kamis (27/10/16) mengatakan, humas merupakan wajah dari sebuah lembaga atau institusi.
Menurutnya Humas mesti membangun kontribusi yang positif dengan menghadirkan wajah sesungguhnya dari sebuah produk atau program. Masyarakat pun akan menilai sebuah produk atau program tidak baik, apabila Humas tidak mampu menampilkan sebaik mungkin apa yang dihasilkan oleh sebuah lembaga atau institusi tersebut.
“Oleh karena itulah, Humas memiliki tugas untuk mempertahankan citra positif, tentu saja sikap positif dari substansi yang positif. Jangan sampai kemudian citra positif dipaksakan hadir, padahal dari substansi atau kandungan yang tidak bagus,” kata Aher dalam sambutannya.
Bila sumber citra positif yang dihadirkan Humas berasal dari substansi yang negatif, kata Aher, akan terjadi kebohongan publik. Untuk itu, para pelaku Humas diminta agar tidak hanya membangun citra yang positif kepada publik, namun pada saat yang bersamaan Humas juga mampu ikut serta dalam membangun substansi yang akan dicitrakan kepada publik.
Dalam konteks sebuah negara, Humas memberikan peran dalam membangun serta mempromosikan citra Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menurut Aher bisa dilakukan melalui promosi maupun sosialisasi dengan baik mengenai apa yang dimiliki negeri ini, sehingga pada akhirnya bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta reputasi Indonesia.
“Oleh karena itu saya sering mengungkapkan bahwa mari kita sebagai bangsa hadirkan pemberitaan dan promosi secara berimbang. Indonesia sesungguhnya bagus, tapi karena akibat dari pemberitaan yang kurang bagus, pencitraan yang kurang bagus, dampaknya adalah dunia memandang kita kurang bagus, masyarakat dunia enggan berkunjung, pendapatan berkurang dan kesejahteraan juga tidak meningkat,” papar Aher.
Reputasi sebuah negara dilihat dari ukuran Good Country Index (GCI). Pada tahun 2014, GCI Indonesia ada diposisi 119 dari 125 negara. Jauh di bawah negara Asean, seperti Singapura di posisi 24, Thailand (53), Malaysia (58), dan Filipina (114). Namun, posisi Indonesia berhasil naik pada tahun 2016 ini menjadi urutan ke-77 dari 163 negara dunia berkat kerjasama pemerintah, para stakeholder, serta peran serta masyarakat.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, Humas memiliki peran penting dalam meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia. Untuk itu, menurut Niken Humas memiliki dua fungsi, yaitu untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan global.
“Good Country Index ini tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi saja, namun juga dilihat budaya, budaya yang menyangkut bukan sekadar kesenian tapi juga habit (kebiasaan) dari masyarakat, kinerja pemerintah, optimisme, dan sikap positif masyarakat,” ujar Niken dalam sambutannya.
Niken juga menambahkan, ada tiga unsur penting yang harus dimiliki Humas dalam membangun reputasi. Diantaranya kinerja plus, perilaku plus, dan komunikasi plus. Ketiga unsur ini, menurut Niken bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dan dunia.
“Humas harus mampu menjawab harapan emosional dan harapan rasional para stakeholder-nya, sehingga bisa lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai capaian atau apa yang telah didapatkan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat. Jadi Humas harus mampu menyampaikan kabar baik tentang Indonesia,” tutur Niken.
Ketua Umum BPP Perhumas Agung Laksmana menuturkan elemen utama dari KNH 2016 antara lain kesiapan Humas dalam berkontribusi lebih besar bagi Indonesia melalui tiga hal, yaitu penetapan kode etik kehumasan baru; peta jalan atau road map kehumasan, yaitu membangun reputasi Indonesia 2030; serta perilisan Buku Indonesia Bicara Baik.
“Tiga kontribusi pemikiran ini diperlukan guna membangun keselarasan kompetensi dasar, kolaborasi, dan sinergi para praktisi Humas dengan berbasis perkembangan teknologi informasi komunikasi. Diharapkan secara bertahap mampu menjadikan Indonesia sebagai tujuan perdagangan utama, investasi, destinasi wisata, serta menciptakan produk global,” ucap Agung.
Selain itu, pada pembukaan konvensi dideklarasikan pula tanggal 27 Oktober sebagai Hari Humas Nasional. Tujuannya yaitu untuk membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa diri kita adalah Humas untuk bangsa ini.
“Hari Humas ini supaya orang membangun kesadaran bahwa siapa sih sebetulnya Humas Indonesia? Bukan hanya praktisi Humas tapi semua Humas; Anda, Saya, dan 255 juta penduduk Indonesia adalah Humas. Jadi kita ingin gaungkan bahwa kalau ada yang bertanya siapa sih Humas Indonesia, Anda harus bilang Saya dan 255 juta penduduk Indonesia lainnya,” pungkas Agung.
Konvensi Nasional Humas (KNH) 2016 ini diikuti hampir 500 peserta, terdiri dari praktisi dan akademisi kehumasan dari seluruh Indonesia. Turut hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Rosarita Niken Widyastuti, serta Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhumas Agung Laksmana.
Dalam konvensi ini akan hadir beberapa pembicara, antara lain: Triawan Munaf (Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Tony Wenas (CEO April), Rosmaya Hadi (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat), Prita Kemal Gani (Presiden Asean PR Network), serta pembicara lainnya.
