Bale Bandung

BUMDes Sukamenak Jadi Percontohan Desa Mandiri

×

BUMDes Sukamenak Jadi Percontohan Desa Mandiri

Sebarkan artikel ini
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat meninjau BUMDes Sukamenak di Margahayu, Kab Bandung, Jumat (12/8).ist
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat meninjau BUMDes Sukamenak di Margahayu, Kab Bandung, Jumat (12/8).ist

MARGAHAYU – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memiliki banyak bidang usaha. Pengembangan unit usaha bisa dilakukan dengan bekerjasama atau menggandeng pihak swasta.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, ada beberapa sektor usaha yang bisa dimanfaatkan oleh BUMDes, diantaranya adalah sekor pertanian. Misalnya dengan membangun sarana pasca panen, seperti resi gudang. Resi gudang sebagai tempat penyimpanan hasil produk pertanian seperti beras ini, bisa dibangun melalui kerjasama dengan perbankan.

“Bikin gudang tiap desa, paling tidak bisa menampung 50 ton. Nah setelah panen itu bisa langsung diserap dan disimpan di resi gudang yang dibangun oleh BUMDes. Yang bangun resi gudangnya ini perbankan,” kata Eko, saat meninjau BUMDes Sukamenak di Margahayu, Kabupaten Bandung, Jumat (12/8/16).

Menurut menteri, jika resi gudang ini dibangun di seluruh desa, tentunya desa mempunyai pemasukan. Kalau seperti itu tentunya akan ada penghematan dana negara hingga Rp100 triliun. BUMDes ini juga, bisa mengajak pengusaha lain untuk bekerjasama dalam membangun sarana pasca panen tersebut. “Keuntungan atau devidennya ini, harapannya bisa untuk memenuhi kebutuhan desa,”ujarnya.

Eko menyebut jumlah desa di Indonesia mencapai 74 ribu. Tentunya dengan berbagai karakter dan keunikan masing-masing. Pendirian BUMDes ini, tentu harus berdasarkan keunikan yang dimiliki desa masing-masing.

Disinggung mengenai kunjungannya ke BUMDes milik Desa Sukamenak di Kecamatan Margahayu itu, Eko mengatakan, infrastruktur di desa tersebut sudah cukup maju. Begitu juga dengan BUMDes desa tersebut, telah memiliki infrastruktur yang memadai. Sehingga tak heran jika keberadaan BUMDes ini seringkali dikunjungi para pejabat desa dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka ingin melihat dan mencontoh cara kerja BUMDes tersebut.

“BUMDes ini sudah bagus. Pimpinannya juga hebat pakai jas, sudah seperti CEO di Jakarta. Untuk BUMDes lainnya, perlu ada tempat pelatihan,”ucapnya.

Eko pun mengakui, jika keberadaan BUMDes milik Pemerintah Desa Sukamenak ini adalah salah satu yang terbaik di Jawa Barat. BUMDes di Desa Sukamenak ini mmeberikan pelayanan air bersih 806 pelanggannya sejak 2007 lalu. Pengelolaan managemennya pun sangat maju. Melihat keberhasilan ini, Eko pun mendorong agar BUMDes Sukamenak membuka unit usaha lain.

“Kalau sudah maju seperti BUMDes ini, bisa dikembangkan bikin unit usaha baru. Seperti dengan Bulog, membangun gudang pangan berkapasitas 50 ton sebagai feeder Bulog. Bisa juga untuk menyelesaikan problem pertanian dengan mendirikan unit pengelolaan pascapanen,” tuturnya.

Kehadiran BUMDes juga bisa menggali potensi perempuan dan ibu rumah tangga di desa tersebut, untuk membangun usaha rumahan di bidang olahan makanan atau kerajinan.

“Banyak daerah pertanian namun belum punya produk unggulan. Kalau tidak ada produk unggulan, tidak ada skala ekonomi. Akhirnya, harga hasil pertanian tidak terkendali dan berimbas pada jatuhnya harga,” ujarnya.

Ia berharap setiap BUMDes mengetahui kebutuhan masyarakat atau peluang usaha yang bisa dikembangkan di desanya. Sehingga jika BUMDes ini terus berkembang dengan memberdayakan masyarakat desa, tentunya ekonomi di desa tersebut akan meningkat dan berujung pada kemajuan daerahnya.

Eko melanjutkan, setiap desa di Jabar, khususnya Kabupaten Bandung, sudah semestinya memiliki BUMDes yang maju seperti di Sukamenak ini. Apalagi dana desa yang dikucurkan pemerintah dari pusat hingga kabupaten sangat besar. Anggaran setiap desa di Kabupaten Bandung bisa mendapat dana Rp 1,8 miliar pertahun.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, melengkapi teknologi maupun menyediakan obat-obatan. Menurutnya, kualitas pelayanan pada akhirnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatana (KDS) saat menjadi narasumber Akademi SDMK Hebat Seri […]

Bale Bandung

KUTAWARINGIN, balebandung.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung sebagai salah satu venue FIFA Asian Cup 2026, Kamis (24/9/2026). Dalam kunjungannya ke Si Jalak Harupat, Erick Thohir disambut langsung oleh Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS), didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto dan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) untuk semakin memperkuat pembinaan pencak silat sebagai olahraga masyarakat sekaligus bagian dari pelestarian seni dan budaya daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPSI Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-43 sekaligus membuka secara resmi Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bandung (PORPEMKAB) Tahun 2026 di GOR Indoor Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong budaya hidup aktif dan bugar sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan silaturahmi di lingkungan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menyatakan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilakukan DPRD melalui Raperda prakarsa DPRD. Namun, pembahasan regulasi tersebut diminta tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal dan yuridis, melainkan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan. Pernyataan tersebut disampaikan KDS dalam Rapat Paripurna DPRD […]

Bale Bandung

2025 Hanya 46,85 Persen, Pemeriksaan 2024 Temukan 41 Bangunan Belum Ber-PBG dengan Potensi Retribusi Rp318,5 Juta SOREANG, balebandung.com – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu titik lemah penerimaan daerah yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung. Pada 2025, realisasi retribusi PBG hanya mencapai 46,85 persen dari target, jauh […]