BANDUNG – Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Prof Muradi, PhD menyatakan di media bahwa janji PKS untuk memberlakukan SIM seumur hidup merupakan hal mustahil, ngawur, ekstrim, berlebihan dan membahayakan banyak pihak.
Prof Muradi beralasan karena di banyak negara berlaku lima tahun, SIM menunjukkan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, serta SIM melibatkan banyak orang.
“Pernyataan Prof Muradi menunjukkan kebelumpahaman beliau atas komitmen perjuangan PKS terkait SIM seumur hidup. Di beberapa negara maju sudah diberlakukan SIM seumur hidup. Jadi gagasan SIM seumur hidup jelas bukan hal yang mustahil,” kata Sekjen Gema Keadilan Jawa Barat Dr Indra Kusumah dalam rilisnya, Kamis (21/3/19).
Indra yang juga mantan Presiden BEM UNPAD 2005 pun menyatakan PKS bukan yang pertama di Indonesia mengusulkan pemberlakuan SIM seumur hidup. Sebelumnya, IPW (Indonesia Police Watch) secara terbuka mengusulkan pemberlakuan SIM seumur hidup sebagai upaya menghapus praktik korupsi dalam proses pengurusan SIM dan karena di beberapa negara maju pun sudah diberlakukan SIM seumur hidup.
Gagasan PKS untuk memberlakukan SIM seumur hidup, kata Indra, sejatinya adalah kritik solutif atas pengelolaan SIM selama ini. Perpanjangan SIM setiap lima tahun selama ini lebih ke formalitas semata.
Menurutnya, kalaupun ada yang beralasan itu untuk menguji kemampuan mengemudi, faktanya tidak ada tes ulang kemampuan mengemudi, yang ada tes kesehatan itupun notabene formalitas semata. Orang yang harus dites ulang adalah yang terlambat bayar.
Orang yang terlambat bayar ada dua kemungkinan, yang bersangkutan lalai atau tidak punya uang sampai batas terakhir perpanjangan. Orang yang tidak punya uang untuk bayar perpanjangan jelas bukan orang kaya, tapi orang miskin.
“Jadi, inti perpanjangan SIM selama ini adalah bayar uangnya dan tidak ada tes ulang kemampuan mengemudi. Kondisi itu menyebabkan orang miskin yang tidak punya uang untuk bayar biaya perpanjangan SIM sebagai korban. Padahal kemampuan mengemudinya tidak hilang hanya karena tidak punya SIM,” beber Indra yang juga caleg DPR RI Dapil Jabar 1 (Kota Bandung dan Cimahi).
Indra membantah kekhawatiran terhadap kondisi ekstrim seperti pemilik SIM yang mengalami kelumpuhan atau tuna netra. Ia beralasan orang-orang yang mengalami kondisi ekstrim seperti itu insya Allah tahu diri dan tidak akan mengemudi kendaraan.
“Saya belum pernah menemukan ada orang lumpuh atau tuna netra yang memaksa mengemudikan kendaraan dan ugal-ugalan di jalan dengan alasan masih punya SIM. Justru yang banyak melakukan pelanggaran dan ugal-ugalan adalah para pemilik SIM yang sehat,” tukas Indra.
Ini menunjukkan ada yang salah dalam pengurusan SIM selama ini. Oleh karena itulah selain memperjuangkan SIM seumur hidup yang didapatkan dengan proses ketat, PKS pun mendorong penegakan hukum atas pelanggaran peraturan lalu lintas.
Komitmen PKS memperjuangkan RUU untuk pemberlakuan SIM seumur hidup adalah hasil kajian lama dan mendalam di internal PKS. PKS pun menyatakan kesiapan uji publik gagasan-gagasan perjuangannya di institusi kampus sebagai lembaga intelektual.
“Kami siap berdiskusi secara terbuka dengan berbagai elemen masyarakat terkait SIM seumur hidup dan gagasan PKS lainnya yang menjadi komitmen perjuangan PKS di parlemen periode 2019-2024. Gagasan PKS pun siap diuji publik di kampus. Saya yakin kampus yang dihuni insan intelektual sejati tidak akan sembarangan menerima atau menolak sebuah gagasan tanpa melakukan kajian mendalam,” pungkas Indra.***
