SOREANG,balebandung.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat secara luas. PKB pun berusaha untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat.
“PKB dibawah komando Gus Muhaimin (Ketua Umum PKB) yang juga dinobatkan sebagai Panglimanya Para Santri konsisten memperjuangkan pesantren yang merupakan tempat bernaungnya santri,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB Acep Ana kepada wartawan di Soreang, Senin (29/8/2022).
Acep Ana sebagai kader partai yang ada di daerah, tentunya berusaha untuk mengikuti arah perjuangan partai yang ada di tingkat pusat.
“Perjuangan (Gus Muhaimin) itu salah satunya direalisasikan nyata melaui kewenangan para kader PKB yang menduduki parlemen secara hirarki berjenjang dari Pusat (DPR RI), Provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” tutur Anggota Dewan asal Cicalengka Kab Bandung ini.
Ia pun sebagai kader partai sekaligus anggota dewan yang ada di daerah, terus mengikuti perkembangan berkaitan dengan arah kebijakan pusat dalam upaya mementingkan masyarakat.
“Kita mafhum bersama salah satu fungsi DPR, selain bajeting, kontroling, juga berfungsi sebagai legislator pembuat peraturan Perundang-Undangan,” katanya.
Perlu diingat, imbuh Acep Ana, peluang kewenangan strategis sebagai legislator dengan jeli dimanfaatkan sebagai bukti kecintaan PKB terhadap para santri dengan membentuk regulasi tentang pesantren.
Acep Ana pun mengungkapkan, lahirnya Undang-Undang (UU) No 18 tahun 2019 tentang Pesantren, tentunya ada peran penting legislator di DPR RI, yaitu melalui Ketua Fraksi PKB DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Kang Cucun turut menginisiasi dan mendorong sehingga lahirlah UU No 18 tahun 2019 tentan Pesantren,” katanya.
Lahirnya Undang-Undang Pesantren itu, Acep Ana menyebutkan, pihaknya yang ada di DPRD Kabupaten Bandung melalui Fraksi PKB menginisiasi Perda tentang Pesantren.
“Bahkan saya sendiri yang menjadi Ketua Pansusnya, yang nota bene sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari F PKB,” ungkapnya.
Acep Ana juga melihat langsung perhatian Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jabar Sidkon Djampi, yang sudah berusaha dan kerja keras menginisisi dan menjadi Ketua Pansus sehingga lahir Perda No.1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Acep Ana memandang, Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren di Kabupaten Bandung sudah diparipurnakan.
“Kita menunggu no register perda kemudian diundangkan, dan saat ini posisi sedang diprovinsi setelah penetapan sesuai UU No 12 tahun 2011. Setelah itu baru disosialisasikan kepada masyarakat, selain ke pesantren-pesantren di Kabupaten Bandung,” katanya.
Acep Ana pun menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal berbagai program kerja yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan kemaslahatan untuk umat.
“Terakhir saya tegaskan bahwa semua ini merupakan wujud nyata dari kecintaan PKB terhadap santri, para kyai karena PKB sangat sadar betul bahwa yang membidani lahirnya PKB adalah para kyai,” pungkasnya.***
