JAKARTA, balebandung.com – Di tengah kegentingan ekologis yang kian nyata, sangat ironis jika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak paham tentang manfaat bambu. Salah satunya, dia tidak memiliki eco-concious untuk membuka lahan khusus hutan bambu.
“Ini benar-benar ironis. Regulasinya ada soal bambu, tapi programnya tak ada,” ungkap aktivis lingkungan dari Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia (YPBI), Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Diungkapkan Toto yang juga Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, secara regulasi sudah ada Permenhut No 35/2007 yang menempatkan bambu sebagai komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) prioritas.
“Ini artinya, untuk prosedur perijinan, mekanisme pemungutan, hingga dasar-dasar pengembangan industrinya sudah diatur lewat peraturan menteri. Kenapa tak jalan? Ada apa?,” ungkapnya.
Padahal menurut Toto, dalam kondisi alam yang makin tidak bersahabat seperti sekarang, harusnya bambu menjadi salah satu amunisi pertahanan ekologi andalan yang paling depan dan menjadi prioritas. Salah satunya, dengan membuka lahan luat untuk hutan bambu.
Sementara, dalam sepengetahuannya, kata Toto, 100 hektar saja hutan bambu tak ada. Bandingkan dengan jutaan hektar hutan yang dimiliki kementerian kehutanan dan sebagiannya sudah terkena deforestasi.
“Dari anggaran Rp9 triliun lebih, masa tak ada alokasi untuk hutan bambu yang manfaatnya jelas untuk ekologi. Pertama, mudah ditanam, dan sekali tanam bisa untuk seumur hidup, meskipun bisa dipanen untuk kepentingan ekonomi,” bebernya.
Dalam kontek inilah, Toto berpendapat, Menhut Raja Juli sedang mempertontonkan sebuah ironisme. Ketika banyak negara menjadikan bambu sebagai “tanaman strategis abad 21”, Raja Juli tak peduli dengan manfaat bambu sebagai komoditas ekologis.
Padahal, lanjut Toto, potensi bambu sebagai penyelamat ekologi sudah diakui global, dan regulasinya sudah lengkap sejak lama untuk dikembangkan di bawah kementerian.
Toto menegaskan, dalam banyak kajian ilmiah, bambu disebut sebagai tanaman super untuk pemulihan lingkungan. Daya serap karbon 2–4 kali lebih tinggi dari hutan tanaman biasa. Akar serabutnya pun membentuk “jaring biologis” anti-erosi.
Belum lagi, lanjut Toto, bambu juga tanaman yang tumbuhnya cepat, bisa dipanen berulang tanpa menebang rumpun, dan adaptif di lahan kritis.
“Harusnya, Menteri Raja Juli tahu itu semua, bahwa bambu adalah senjata ekologis yang murah, cepat, dan efektif. Tetapi mengapa senjata itu tidak pernah benar-benar diangkat oleh Kementerian Kehutanan,” tandasnya.
Toto juga menyesalkan respon Menteri Raja Juli saat YPBI berkirim surat kepadanya dalam rangka menindaklanjuti pesan Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Presiden bidang Energi dan Lingkungan
untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Pelestarian Bambu Dunia.
“Bayangkan, sudah hampir 5 bulan surat dikirim, tak ada balasan sama sekali. Padahal, itu salah satu misi suci Pak Hashim untuk kepentingan pelestarian bambu, baik untuk ekologi maupun ekonomi. Ini bukti lemahnya eco-concious nya menteri kehutanan,” ungkapnya.
Padahal, menurut Toto, bambu yang punya nilai historis, ekonomis, dan kultural ini, bisa menjadi legacy Presiden Prabowo Subianto yang akan dikenang oleh bukan cuma rakyat Indonesia, tapi juga dunia.
Toto menyarankan Raja Juli untuk sering berkomunikasi, kalau perlu berguru ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang sedang menyiapkan lahan untuk hutan bambu. Salah satunya, di sekitar Gunung Ceremai dan lahan korban banjir dan longsor di Bandung Barat.***
