JATINANGOR – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan memonitor langsung proses seleksi calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mendagri mengapresiasi keterlibatan KPK untuk ikut mengawasi proses seleksi rekrutmen calon praja IPDN sebagai bentuk aplikasi dari revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.
Menurut Tjahjo, dengan dimonitor KPK diharapkan tidak ada penyimpangan, kuota yang tidak benar, tidak ada jatah-jatahan atau dan tidak ada politik uang atau suap menyuap dalam rekrutmen calon praja. Semua proses penerimaan terpusat melalui Kemendagri yang dipantau langsung oleh KPK.
“Sejak tahun 2015, rekrutmen praja IPDN dimonitor langsung oleh KPK, termasuk untuk tahun ini. Bahkan yang dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli mendatang pun, tidak lepas dari pantauan KPK. Kita ingin IPDN nanti ke depan mampu melahirkan sosok calon praja pegawai yang punya dedikasi, karakter sebagaimana yang diharapkan oleh KPK,” tandas Tjahjo di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Senin (18/7/16).
Jika di kemudian hari terbukti ada praja yang lulus dengan cara tidak murni, imbuh Tjahjo, pihaknya tidak segan-segan akan memecat langsung pejabat yang bersangkutan dan akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Tjahjo berharap dengan diawali dengan perkrutan yang bersih, IPDN bisa jadi pencetak birokrat dan pelayan masyarakat yang bersih dan bermartabat. Mendagri menghadiri Stadium General Bagi Wasana Praja Calon Pamong Praja Muda Lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri Angkatan XXIII Tahun 2016 di IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (18/7). Acara ini dihadiri juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.
