Bale Kab BandungPamong

Kuota Taxi Online di Kab Bandung Belum Ada

Bupati Bandung Dadang Naser saat Rakor Perhubungan dan Sosialisasi Perda No 15/2015, di Hotel Sutan Raja Soreang, Selasa (16/5). by Vita Kominfo Kab Bdg
Bupati Bandung Dadang Naser saat Rakor Perhubungan dan Sosialisasi Perda No 15/2015, di Hotel Sutan Raja Soreang, Selasa (16/5). by Vita Kominfo Kab Bdg

SOREANG – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana mengatakan, kehadiran transportasi berbasis online adalah suatu keniscayaan yang tak dapat dihindarkan. Namun keberadaannya harus dapat bersinergi dengan angkutan umum. Tentunya dengan prinsip kesataraan dan keadilan.

“Ini suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Sekarang bagaimana caranya agar bisa bersinergi dengan transportasi umum lainnya dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, tidak merugikan pihak lainnya. Nah, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek, serta Surat Edaran Dirjen Hubungan Darat tahun 2017 tentang Implementasi Permenhub,” terang Teddy kepada wartawan, Senin (24/7/17).

Teddy melanjutkan, untuk transportasi online ini, dalam aturan tersebut digolongkan sebagai angkutan sewa khusus, tentunya dengan ciri khusus pula. Ciri khusus tersebut adalah, menggunakan kendaraan minimal 1000 cc, kemudian menggunakan TNKB hitam dilengkapi dengan stiker khusus. Sedangkan untuk tarifnya, tarif batas atas adalah Rp 6.000 per kilometer dan tarif bawah batas bawahnya adalah Rp 3.500 per kilometer.

“Pada saat ini berkaitan dengan aturan tersebut masih dalam penetapan soal kuota di setiap kabupaten/kota. Kuota ini ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Dirjen Hubungan Darat Kementrian Perhubungan,”ujarnya.

Teddy melanjutkan, perhitungan kuota atau jumlah taxi online setiap daerah ini dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan variabel jumlah penduduk, pusat kegiatan, luas wilayah, hotel dan kunjungan wisatawan. Begitu juga untuk perizinannya, taxi online ini diterbitkan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar. Namun tetap harus berdasarkan rekomendari dari kabupaten/kota.

“Kalau untuk Kabupaten Bandung tidak akan mengeluarkan rekomendasi sebelum ada kuota yang jelas. Nah, kalaupun kuotanya itu sudah ada, tentu kami akan lakukan secara bertahap, tidak akan sekaligus dihabiskan. Kalau soal keberadaannya, kami belum bisa diperkirakan, tapi kelihatannya transportasi online ini lebih banyak beroperasi di wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Teddy berharap, dengan hadirnya transportasi berbasis online ini, dapat menjadi motivasi bagi para pelaku usaha angkutan konvensional, untuk memperbaiki pelayanan. Kemudian memperbaiki sarana kendaraannya, sehingga bisa bersaing secara sehat.

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close