BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan posisi Jawa Barat sebagai daerah tujuan utama investasi, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut wagub makin tinggi tingkat investasi, maka kesempatan kerja baru akan semakin terbuka. Dengan itu, penduduk yang tadinya masuk dalam kategori miskin karena tidak berpenghasilan tetap, bisa mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan tetap, sehingga ke depan mereka dapat memiliki daya beli yang lebih baik.
Deddy katakan hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana berbagai pembangunan yang dijalankan secara kontinyu pada seluruh bidang, termasuk bidang sumber daya manusia, bidang infrastruktur, dan bidang ekonomi, adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
“Terkait dengan itu, kita bersyukur karena persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Jawa Barat, terus menunjukkan trend penurunan, yaitu dari 9,57% pada akhir tahun 2015, menjadi 8,95% pada Triwulan I tahun 2016. Namun demikian, kita mengakui bahwa dalam hal pemerataan kesejahteraan, kita masih harus berupaya lebih keras, karena Indeks Gini Jawa Barat masih sebesar 0,41 poin,” papar Deddy saat Pembukaan Forum Komunikasi Pelaku Usaha se-Jawa Barat, di Ruang Rapat Gedung Bank bjb, Jl. Naripan No. 12 – 14 Bandung, Rabu (31/8/16).
Sementara itu, terkait investasi di Jawa Barat, diketahui pada periode Januari s.d Desember 2015, total realisasi investasi (PMA dan PMDN Wajib LKPM) di Jabar tercatat sebesar Rp 98 triliun (naik 9,2% dari tahun 2014 dan mencapai 119,51% dari target BKPM), dengan jumlah proyek/usaha sebanyak 6.165 proyek, serta tenaga kerja yang terserap sebanyak 286.182 orang (mencapai 21% dari total penyerapan tenaga kerja dan merupakan yang tertinggi di Indonesia).
Jika dilihat dari sumber dananya, modal luar negeri masih mendominasi yaitu sebesar Rp. 71,73 triliun dengan jumlah proyek/usaha sebanyak 5.108 proyek, serta tenaga kerja yang terserap sebanyak 240.048 orang. Adapun sisanya yaitu sebesar Rp. 26,27 triliun disumbangkan oleh modal dalam negeri Wajib LKPM, dengan jumlah usaha sebanyak 1.057 proyek dan 46.134 tenaga kerja.
“Hal ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi PMA tertinggi nasional. Sedangkan untuk realisasi PMDN merupakan yang kedua tertinggi nasional setelah Jawa Timur. Dan alhamdulillah, pada keseluruhan tahun 2015 perekonomian Jawa Barat mampu tumbuh 5,03%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,79%,” sebutnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Deddy menekankan kerjasama sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan para pelaku usaha, untuk terus meningkatkan realisasi investasi di Jabar. Terlebih lagi, di tengah kelesuan pertumbuhan ekonomi global, tahun 2016 ini Jabar ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk dapat merealisasikan investasi sebesar Rp. 91 triliun (15,2% dari target nasional), dan target RPJMD sebesar Rp. 107,79 triliun.
“Guna menghadirkan iklim usaha yang kondusif dan “ramah investasi”, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan waduk untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap energi listrik,” ungkap Deddy.
“Sementara untuk mempercepat investasi, di Jawa Barat juga telah ditetapkan lima kawasan industri dengan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi, yaitu dua di Kabupaten Bekasi serta tiga di Karawang. Selain itu, Jawa Barat juga telah menetapkan beberapa ijin usaha dengan skema layanan cepat dalam waktu 3 jam, dan khusus bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, tahun ini pemerintah provinsi juga kembali meluncurkan dana bergulir Kredit Cinta Rakyat (KCR), untuk mendukung program pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru hingga tahun 2018,” urainya.
Deddy berharap, sektor usaha mulai dari skala mikro, kecil, menengah hingga usaha besar dapat terus tumbuh. Sehingga, berdampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar tercipta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Forum Komunikasi Pelaku Usaha se-Jawa Barat ini diharap bisa jadi wahana strategis untuk membangun komunikasi, sinergitas dan optimalisasi kerjasama antar stakeholders, dalam rangka meningkatkan investasi serta daya saing para pelaku usaha dalam negeri, sehingga mampu memenangkan persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Di samping itu juga, Deddy mengingatkan para pelaku usaha di Jabar, untuk memanfaatkan program Amnesti Pajak dari pemerintah, baik melalui deklarasi harta di dalam negeri, maupun deklarasi dan repatriasi harta di luar negeri, sebagai wujud kontribusi terhadap akselerasi pembangunan nasional.
