SOREANG – Sebagai upaya menekan prevalensi kebutaan yang disebabkan katarak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung segera memiliki Komite Mata Daerah (Komatda). Berdasarkan hasil RAAB (Rapid Assesment of Avoidable Blindes), sebagai standar pengumpulan data kebutaan dan gangguan penglihatan yang direkomendasikan WHO, di Jawa Barat menunjukan prevalensi kebutaan 2,8% dan lebih dari 70% diantaranya akibat katarak yang tidak tertangani.
Sementara di Kabupaten Bandung, data RAAB tahun 2018 mencatat sekitar 20.160 kasus penumpukan penyakit katarak yang tidak tertangani. Berdasarkan estimasi tersebut, diperlukan setidaknya 1.500 operasi katarak setiap tahunnya.
Dari kasus tersebut, selain potensi bertambahnya jumlah penduduk di Kabuaten Bandung, katarak yang biasa terjadi pada usia 50 tahun dan kelainan refraksi dan flow vision yang menjadi penyebab gangguan penglihatan lainnya, menjadi dasar terbentuknya Komatda sebagai wadah kerjasama lintas sektor dalam menekan prevalensinya di Kabupaten Bandung.
Komatda Kabupaten Bandung merupakan Komatda yang dibentuk pemerintah daerah pertamakalinya di Indonesia, melalui SK. Bupati Bandung no. 44/Kep.516-Dinkes/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
Ketua Komatda Agus Muharam.,MM mengatakan, pembentukan Komatda merupakan respon pemerintah untuk mendukung upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan (PGP) di Kabupaten Bandung.
“Komatda ini badan independen yang terdiri dari unsur lintas sektor, seperti organisasi penyandang disabilitas, organisasi profesi dan unsur masyarakat lainnya. Kita bersama-sama mendukung Pemkab dalam upaya menurunkan prevalensi gangguan penglihatan, yang saat ini kasusnya terus meningkat,” jelas Agus, Rabu (21/11/18).
Asisten Ekonomi dan kesejahteraan H. Marlan, S.Ip.,M.Si mengatakan, pembentukan Komatda akan mendukung pemerintah dalam melakukan berbagai upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan secara komprehensif dan sinergis.
“Ini merupakan upaya kerja sabilulungan dan langkah strategis untuk percepatan menekan prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan, antara pemerintah, swasta, LSM juga masyarakat dari berbagai unsur,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Marlan, Komatda diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di seluruh wilayah.
“Komatda adalah Lembaga baru di bidang kesehatan yang menangani permasalahan kesehatan mata masyarakat. Minggu lalu kita sudah lakukan rapat kerja pengurus dan stake holder untuk menyusun program kerja, dan rencananya pelantikan Komatda akan dilakukan oleh Pak Bupati bulan Desember ini,” jelas Marlan.
Pembentukan Komatda sendiri kata dia, didasari hasil identifikasi dan evaluasi bahwa tingkat kesakitan masyarakat pada mata menunjukan peningkatan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama penyakit katarak dan penyakit mata, yang disebabkan paparan dari radiasi penggunaan hp maupun komputer.
“Apalagi dua alat teknologi ini merupakan kebutuhan yang paling dominan dipakai mulai anak-anak sampai orang tua, dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi,” imbuhnya.
Dirinya berharap, pembentukan Komatda di Kabupaten Bandung bisa mendukung program dan kegiatan pemerintah, terutama dalam upaya preventif dan promotif pencegahan dan penurunan angka kesakitan gangguan penglihatan hingga kebutaan.
“Saya harap prevalensi gangguan penglihatan masyarakat di Kabupaten Bandung bisa menurun, dengan kolaborasi berbagai elemen yang dimiliki Komatda,” pungkasnya.***
