SOREANG, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki menekankan penting setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bandung untut lebih responsif dalam melayani aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Hal itu diungkapkannya menanggapi aksi penyampaian aspirasi Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung terkait lima persoalan yang dipertanyakan. Luki menilai audiensi mereka dengan DPRD berlangsung aman dan damai. Proses dialog pun berjalan dalam kerangka dialektika yang konstruktif.
“Kami berharap OPD & instansi terkait seperti Perumda Air Minum Tirta Raharja lebih cepat tanggap lagi dalam merespon aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Hailuki dalam keterangannya, Senin 13 Oktober 2025.
Luki menyebut ada lima isu yang dipertanyakan Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung. Antara lain soal kasus PT Bandung Daya Sentosa Perseroda, revitalisasi Pasar Banjaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, dampak lingkungan SPAM Perumda Air Minum Tirta Raharja wilayah Bandung Timur, serta pemberdayaan komunitas pemuda secara merata.
“Kami dari DPRD selalu membuka ruang komunikasi terhadap semua aspirasi masyarakat, tidak boleh ada sumbatan komunikasi antara masyarakat dengan para wakil rakyat. Hal ini juga harus menjadi perhatian bersama termasuk dari pihak eksekutif khususnya OPD terkait,” tandas Luki.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini meminta kelima aspirasi tersebut harus dapat disikapi secara tuntas dan utuh oleh OPD dan instansi terkait melalui berbagai langkah solusi yang konkret guna mencegah terjadinya politisasi akibat persoalan yang berlarut-larut.
“Kalau OPD dan instansi terkait lamban dalam merespon, maka DPRD tidak segan-segan untuk menegur dan mengingatkan melalui fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi,” tegasnya.
Sebelumnya Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung berunjuk rasa di depan gerbang Pemkab Bandung, Soreang, Kamis (9/10/2025). Massa juga meminta DPRD Kabupaten Bandung turun langsung dan menerima audiensi mereka.
Salah satu peserta aksi, Ki Jagur mengatakan, aksi tersebut hasil musyawarah berbagai kelompok masyarakat yang menyoroti berbagai persoalan daerah. Menurutnya tujuan aksi bukan sekadar untuk didengar, melainkan untuk duduk bersama mencari solusi konkret atas persoalan yang sudah lama diketahui pemerintah daerah.
“Sebetulnya bukan pengen didengar, karena DPRD juga pasti sudah tahu soal masalah ini. Kami ingin duduk bareng dan cari solusinya. Kalau cuma saling menyalahkan, masalah gak akan selesai, malah bisa timbul masalah baru,” kata Ki Jagur.
Ki Jagur menambahkan masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang telah berlarut, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan proyek daerah.
“Kalau dewan bilang gak tahu, kan gak mungkin. Jadi kami hanya ingin semuanya duduk bersama, cari jalan keluar terbaik,” ujarnya.***
